LIVE

KPK Periksa Pejabat PN Depok Terkait Permohonan Eksekusi PT Karabha Digdaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

kpk
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan. (AntaraNews)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini melakukan pemeriksaan terhadap dua mantan pejabat Pengadilan Negeri (PN) Depok dan seorang pegawai pengadilan. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk mendalami pengurusan permohonan eksekusi riil yang diajukan oleh PT Karabha Digdaya, sebuah entitas yang disebut sebagai anak usaha Kementerian Keuangan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa ketiga saksi dimintai keterangan untuk mengungkap lebih jauh proses permohonan eksekusi perkara tersebut. Langkah ini menunjukkan keseriusan KPK dalam menuntaskan dugaan praktik korupsi yang melibatkan lembaga peradilan dan pihak swasta.

Selain mantan pejabat dan pegawai pengadilan, KPK juga memeriksa seorang pihak swasta berinisial OUW. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait dugaan pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Depok yang menjadi fokus penyelidikan KPK.

Pemeriksaan Saksi Terkait Permohonan Eksekusi

Dua mantan pejabat PN Depok yang diperiksa KPK adalah DPW dan RVL. DPW sebelumnya menjabat sebagai Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Depok, sementara RVL pernah menduduki posisi Panitera Pengadilan Negeri Depok. Keduanya kini bertugas di pengadilan lain, namun keterangan mereka dianggap krusial untuk mengungkap alur permohonan eksekusi.

Selain itu, seorang saksi lain berinisial ISF, yang saat ini menjabat sebagai Analis Perkara Peradilan di Pengadilan Negeri Depok, juga turut diperiksa. Keterangan dari ketiga individu ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai prosedur dan potensi penyimpangan dalam penanganan permohonan eksekusi riil yang diajukan oleh PT Karabha Digdaya.

PT Karabha Digdaya sendiri merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan, bergerak di bidang pengelolaan properti dan jasa rekreasi. Permohonan eksekusi riil yang diajukannya menjadi titik awal penyelidikan KPK terhadap dugaan korupsi di lingkungan PN Depok.

Kronologi Kasus Korupsi Sengketa Lahan

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 5 Februari 2026 di Kota Depok. OTT tersebut terkait dengan dugaan korupsi dalam pengurusan perkara sengketa lahan.

Sehari setelah operasi tersebut, KPK mengumumkan penangkapan tujuh orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, seorang pegawai pengadilan, serta seorang direktur dan tiga pegawai PT Karabha Digdaya. Penangkapan ini menjadi indikasi awal adanya jaringan korupsi yang melibatkan berbagai pihak.

KPK kemudian menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di Kecamatan Tapos, Depok. Para tersangka tersebut adalah Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan, juru sita Pengadilan Negeri Depok Yohansyah Maruanaya, Direktur Utama PT Karabha Digdaya Trisnadi Yulrisman, dan Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya Berliana Tri Kusuma.

Dugaan Gratifikasi Wakil Ketua PN Depok

Selain kasus suap terkait sengketa lahan, KPK juga menetapkan Bambang Setyawan, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Penetapan ini dilakukan setelah KPK menerima data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Data tersebut menunjukkan adanya penerimaan uang sebesar Rp2,5 miliar dari PT Daha Mulia Valasindo oleh Bambang Setyawan. Dugaan gratifikasi ini menambah daftar pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu pejabat tinggi di PN Depok, menunjukkan kompleksitas dan luasnya praktik korupsi yang tengah diusut KPK.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Bruno Fernandes adalah Masa Depan Manchester United

{{caption}}
Ngaku Anggota Polri, Komplotan Perampok Teror Pengendara di Palmerah

{{caption}}
Eks Anggota Ombudsman Yeka Hendra Jadi Tersangka Perintangan Kasus CPO

{{caption}}
Kemendagri Dorong Kerja Sama Pemda dengan Luar Negeri Tak Sekadar Seremonial

{{caption}}
Modus Jadi Karyawan Pecel Lele, Pria Ini Bawa Kabur Motor Majikan

{{caption}}
'Nyawa' Dapur SPPG di Tangan Pengawas Gizi dan Jurutama Masak

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Dalami Kerja Sama S&P Law Office dengan PT Karabha Digdaya dalam Kasus Suap Hakim Depok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kerja sama S&P Law Office dengan PT Karabha Digdaya terkait kasus dugaan suap hakim Pengadilan Negeri Depok, memicu pertanyaan mengenai peran firma hukum dalam kasus tersebut.

KPK Dalami Kerja Sama S&P Law Office
{{caption}}
KPK Geledah Kantor dan Rumah Dinas Ketua PN Depok Terkait Suap Sengketa Lahan, Sita Duit USD50.000

KPK akan menganalisis temuan dalam penggeledahan tersebut untuk menguatkan bukti-bukti kasus dugaan korupsi dalam pengurusan perkara sengketa lahan.

Ketua PN Depok
{{caption}}
KPK Dalami Dugaan Suap Sengketa Lahan Depok, Libatkan Pejabat PN dan Anak Usaha Kementerian Keuangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami dugaan suap sengketa lahan Depok seluas 6.500 meter persegi yang melibatkan pejabat Pengadilan Negeri Depok dan PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan
{{caption}}
KPK Ungkap Modus Korupsi Hakim Depok dalam Percepatan Eksekusi Lahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan **korupsi hakim Depok** terkait percepatan eksekusi lahan, melibatkan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok serta pihak swasta.

Kementerian Keuangan
{{caption}}
KPK Duga Urgensi Bisnis Jadi Motif Anak Usaha Kementerian Keuangan Suap Hakim PN Depok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan, menyuap hakim PN Depok demi mempercepat eksekusi lahan sengketa karena pertimbangan urgensi bisnis.

KPK
{{caption}}
KPK Kirim Surat ke MA Sebelum Penahanan Hakim PN Depok, Jaga Marwah Peradilan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung sebelum melakukan **penahanan hakim PN Depok** terkait OTT korupsi sengketa lahan, sebagai bentuk ketaatan pada KUHAP baru dan menjaga marwah peradilan.

KPK
{{caption}}
KPK Ungkap Kronologi Lengkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Depok, Libatkan Pejabat PN dan Perusahaan Swasta

KPK berhasil mengungkap detail kronologi OTT Depok pada 5 Februari 2026, yang melibatkan penyerahan uang di Emeralda Golf Tapos terkait sengketa lahan, menyeret pejabat Pengadilan Negeri dan pihak perusahaan.

KPK
{{caption}}
Modus Lama Terulang Kembali, Invoice Fiktif Jadi Alat Suap di Perkara PN Depok

KPK mengungkap invoice fiktif digunakan PT Karabha Digdaya untuk membiayai suap percepatan eksekusi lahan oleh oknum PN Depok.

KPK
{{caption}}
KPK Ungkap Modus Korupsi PN Depok: Ketua dan Waka Minta Rp1 Miliar untuk Percepat Eksekusi Lahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan **korupsi PN Depok** yang melibatkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, meminta imbalan Rp1 miliar untuk percepatan eksekusi lahan.

Kementerian Keuangan
{{caption}}
KY Pastikan Periksa Pelanggaran Kode Etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Usai OTT KPK

Komisi Yudisial (KY) memastikan periksa pelanggaran kode etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan, usai OTT KPK. Ini wujud komitmen KY untuk peradilan bersih.

KPK
{{caption}}
KPK Dalami Keterlibatan Pimpinan PN Depok Sebelum I Wayan Eka Mariarta dalam Dugaan Suap Sengketa Lahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memperluas penyelidikan kasus dugaan suap terkait pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) Depok, termasuk mendalami keterlibatan pimpinan PN Depok sebelum I Wayan Eka Mariarta menjabat.

KPK
{{caption}}
KPK Usut Korupsi Sengketa Lahan Wisata di Seluruh Indonesia Pasca OTT Depok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi sengketa lahan wisata di seluruh Indonesia, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) di Pengadilan Negeri Depok.

hukum
{{caption}}
Serapan APBD Tulungagung 2026 di Bawah Target, Pemkab Ungkap Dampak OTT KPK

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung Tahun Anggaran 2026 masih jauh di bawah target, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyebut penyesuaian program pasca-OTT KPK sebagai penyebab utama.

ahmad baharudin
{{caption}}
ACFFEST 2026 dan Ruang Nonton Perkuat Edukasi Antikorupsi Keluarga Lewat Film Interaktif

Festival film antikorupsi ACFFEST 2026 berkolaborasi dengan komunitas Ruang Nonton menyelenggarakan edukasi antikorupsi keluarga di Jakarta Selatan. Inisiatif ini menanamkan nilai integritas sejak dini melalui film dan diskusi interaktif, memperkuat kesad

acffest 2026
{{caption}}
Pengadilan Tinggi DKI Perkuat Putusan 5 Tahun Bui Eks Sekretaris MA Nurhadi dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Putusan pidana lima tahun penjara terhadap mantan Sekretaris MA Nurhadi diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menegaskan sanksi atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya.

gratifikasi
{{caption}}
Majelis Etik Tegaskan Standar Etika Ombudsman RI Harus Setara KPK

Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) menegaskan bahwa Standar Etika Ombudsman RI harus setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi menjaga kepercayaan publik dan kualitas pelayanan.

etika
{{caption}}
Penjelasan Ketua KPK soal Pemeriksaan Eks Dirjen PHU Hilman Latief di Kasus Korupsi Kuota Tambahan Haji

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pemeriksaan yang bersangkutan guna melengkapi keterangan yang masih kurang.

berita update
{{caption}}
KPK Tangani 1.880 Kasus Korupsi Selama 22 Tahun, Mayoritas Pelaku Laki-Laki

KPK mencatat telah menangani 1.880 perkara korupsi sejak berdiri pada 2004. Mayoritas pelaku merupakan laki-laki.

berita update
{{caption}}
Kasus Korupsi Guncang Prancis, Istana Kepresidenan Ikut Digeledah

Penyelidikan mengenai kasus korupsi ini dimulai sejak tahun lalu.

berita update
{{caption}}
Eks Kadis Perkim Palembang Cs Didakwa Korupsi Proyek Bahan Bangunan, Negara Rugi Rp1,6 Miliar

Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Palembang menyebut para terdakwa diduga melakukan penyimpangan proyek pengadaan bahan bangunan dan konstruksi.

berita update
{{caption}}
Prabowo Peringatkan Pejabat Korup, Satelit hingga Radar Siap Bongkar Aset Tersembunyi

Prabowo menegaskan pemerintah kini memiliki teknologi canggih yang mampu melacak aset hingga kekayaan yang disembunyikan di berbagai lokasi.

berita update
{{caption}}
Akademisi Dukung Prabowo Tindak Pejabat Terindikasi Melakukan Korupsi

Menurut dia, sikap presiden tersebut mencerminkan implementasi nyata prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan di hadapan hukum.

berita update
{{caption}}
Ade Kuswara Kunang Buka Suara soal Kesaksian Polisi Terima Rp16 M dari Proyek Pemkab Bekasi

Sidang digelar untuk mendalami aliran dana dan dugaan keterlibatan para terdakwa dalam perkara tersebut.

ade kuswara
{{caption}}
Sidang Tuntutan Eks Wamenaker Noel Digelar Hari Ini

Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang tuntutan terhadap Immanuel Ebenezer dalam kasus dugaan pemerasan sertifikat K3 hari ini.

berita update