Sengketa Lahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Permintaan itu merupakan salah satu poin kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR RI dengan Konsorsium Pembaruan Agraria dan Polda NTT.

"Ternyata memang ada permasalahan utama yang besar, yaitu status tanah di sini. Nah itu insyaallah maka saya bilang ini harus segera dirataskan," kata Rano.

Pemerintah Provinsi Banten membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemanfaatan Aset untuk mengamankan dan mengelola aset daerah, menyusul kemenangan sengketa lahan Situ Ranca Gede di Mahkamah Agung.

Dinas Pendidikan Bandung Barat melaporkan dugaan perusakan fasilitas dan pemagaran akses SDN Bunisari ke Polres Cimahi, menyebabkan gangguan pada kegiatan belajar mengajar akibat sengketa lahan.

Tim Komisi V DPR RI mendesak Hutama Karya untuk segera menyelesaikan pembebasan lahan Tol Sibanceh, khususnya di Seksi 1, agar proyek infrastruktur vital ini dapat berfungsi penuh dan tidak lagi terkendala sengketa masyarakat.

Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama DPD RI intens membahas penyelesaian Sengketa Lahan Lapter II Manna yang berpotensi tumpang tindih aset negara, demi kepastian hukum dan optimalisasi pemanfaatan.

Pemerintah Kota Makassar menargetkan penyelesaian 1.000 sertifikat aset hingga akhir 2026. Langkah ini bertujuan memperkuat akuntabilitas dan mencegah sengketa lahan.

Pembongkaran tersebut bukan terkait sengketa lahan melainkan terhadap 15 unit rumah dinas eks Zikon 15 yang dilaksanakan oleh Pusziad di atas aset tanah.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah hukum baru dengan menyiapkan Gugatan Aset Pemprov NTB atas sengketa Gedung Wanita dan Bawaslu, optimis temukan fakta baru dan pertahankan hak daerah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bergerak cepat dalam Kukar Mediasi Konflik Lahan antara warga dan PT Budiduta Agromakmur di Desa Loa Kulu dan Kelurahan Jahab untuk mencapai penyelesaian yang adil.

Komisi Yudisial (KY) tengah mendalami dugaan pelanggaran etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok yang tersandung kasus korupsi, menunjukkan sinergi positif antarlembaga dalam penegakan hukum.

Wakil Ketua DPRD Jabar menyoroti nilai historis Kelenteng Jamblang Cirebon, bangunan kuno yang menjadi saksi bisu perpaduan budaya dan agama di Tanah Pasundan.

Pengadilan Negeri Makassar mengabulkan gugatan perdata dua investor, termasuk PT Roda Mas Baja Inti, terhadap PT KIMA terkait Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPTI) yang dinilai merugikan. Simak detail putusan dan dampaknya.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid siapkan solusi tanah BMD DKI di Cilincing dan Plumpang lewat skema HGB di atas HPL.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menekankan pentingnya pengembalian hak transmigran untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan negara, terutama dalam kasus sengketa lahan yang merugikan masyarakat.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah mengalihkan pengelolaan Hotel Sultan kepada Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) menyusul putusan pengadilan, bukan menutupnya.

Polda Sulteng mengimbau semua pihak menahan diri dan tidak terprovokasi menyusul insiden Kericuhan PT LTT di Donggala yang menyebabkan korban luka, mendorong penyelesaian sengketa lahan melalui dialog.

Asep tak memungkiri bahwa masalah ini kerapkali terjadi terkait perebutan atau sertifikat ganda, sehingga tidak menutup kemungkinan ada tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan **korupsi hakim Depok** terkait percepatan eksekusi lahan, melibatkan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok serta pihak swasta.