Sengketa Lahan
Berita Utama
Berita Terbaru
Berita Populer
-
Tak Hanya Dendam, Polisi Diminta Usut Motif Lain Kasus Penusukan Ketua Golkar Maluku Tenggara Nus Kei
-
Bahlil Berduka atas Wafatnya Nus Kei, Sampaikan Pesan ke Kader Golkar
-
Terungkap! Ini Motif Pembunuhan Nus Kei, Ketua Golkar Maluku Tenggara
-
Sosok Nus Kei, Ketua Golkar Maluku Tenggara yang Meninggal Dunia Ditikam di Bandara
-
Nus Kei Meninggal Ditikam di Bandara, Golkar Maluku Desak Polisi Bongkar Motif Pelaku Penusukan
Berita Utama Lainnya
-
data desa Wamendagri Dorong Sinkronisasi Data Spasial Desa Akurat, Solusi Sengketa Lahan dan Konflik Batas Hutan
-
-
-
-
aman bengkulu 202,89 Ribu Hektare Wilayah Adat di Bengkulu Terancam Konflik, AMAN Soroti Tata Kelola Hutan
-
gugatan indobuildco hotel sultan PN Jakpus Tolak Gugatan Indobuildco, Hotel Sultan Wajib Dikosongkan
-
-
bap dpd ri Wagub Sumut Apresiasi BAP DPD RI Dorong Penyelesaian Konflik Agraria Sumatera Utara yang Kompleks
-
ekonomi transmigran Mentrans Dorong Kontrak Ulang untuk Perjelas Hak Transmigran dan Cegah Sengketa Lahan
-
Mereka menindaklanjuti memori banding, yang salah satunya memohon agar dilakukan sidang pemeriksaan tambahan di tingkat banding.
Proses eksekusi terhadap hotel tersebut dilakukan oleh PT Tunas Unggul Lestari (TUL) melalui penetapan eksekusi yang dibacakan oleh juru sita Pengadilan.
Jika pada akhirnya perkebunan warga masuk batas patok yang dipasang perusahaan, maka 2.000 kepala keluarga akan terkena dampak.
Nusron Wahid mengatakan sebanyak 60 persen sengketa dan masalah pertanahan melibatkan oknum internal Kementerian ATR/BPN.
Hampir seluruh konflik tanah yang terjadi di Indonesia bermuara pada persoalan 6,4 juta hektare lahan itu.
AHY mengatakan salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik adalah urusan sengketa tanah atau lahan.
Mafia tanah terbukti merugikan keuangan negara, menyengsarakan kehidupan rakyat, serta menghambat investasi yang dapat membuka lapangan pekerjaan.
Dalam 4 bulan terakhir ini, Kementerian ATR berhasil meningkatkan jumlah kantor pertanahan.
Langkah ini sebagai komitmen pemerintah menyelesaikan kasus tumpang tindih lahan.
Keberhasilan ini merupakan dampak dari reformasi perundang-undangan melalui Undang-undang Cipta Kerja.