Politik

Bagi Jokowi, yang pernah 10 tahun memimpin pemerintahan, rumus evaluasi itu sederhana: jika rakyat belum merasakan, berarti pekerjaan rumah masih ada.

Data terbaru Survei SMRC Oktober 2026 dalam simulasi 3 tokoh menunjukan, Gibran Rakabuming Raka: 29,7%, AHY: 28,2% dan Prabowo Subianto: 22,7%.

Komisi III DPR merespons usulan Luhut soal batas risiko bisnis dan korupsi. Opsi revisi UU Tipikor dibuka, pendalaman dimulai usai RDPU.

Anggota Komisi VII DPR Gandung Pardiman meninggal Selasa pagi. Sekjen Golkar Sarmuji membenarkan kabar duka dan menyebut almarhum sudah lama sakit.

Komisi II DPR menyiapkan dialog dengan ratusan pihak untuk Revisi UU Pemilu. Draf ditargetkan rampung akhir 2026 sebelum dibahas di paripurna.

Ahmad Doli Kurnia menilai pembentukan Pansel KPU saat ini berisiko karena revisi UU Pemilu masih berjalan. Ia menyodorkan dua opsi.

Di Merah Muda Fest 2026, Megawati menyerukan anak muda melawan ketidakadilan dan berpihak pada rakyat. Ia juga menyinggung pentingnya penguasaan teknologi.

Partai Demokrat pilih fokus pada konsolidasi internal dan mengawal program Presiden Prabowo ketimbang membahas bursa Capres 2029 versi SMRC.

Ketua Komisi III DPR menilai penegakan hukum era Prabowo berada di jalur tepat. Ia menyinggung KUHP/KUHAP, kebebasan berdemonstrasi, dan pemberantasan korupsi.

Hanura yakin di Pemilu 2029 bisa mendapatkan suara lebih dari 4 persen.

SMRC menyebut Dedi Mulyadi paling dipilih 35,5% dalam simulasi 24 nama. Namun peluangnya maju capres 2029 dinilai terbatas.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung pemulangan enam aktivis Greenpeace oleh polisi dan menyinggung kebebasan berpendapat. Ini penjelasannya.

Survei SMRC menguji pilihan publik jika hanya AHY dan Gibran yang maju sebagai Capres. Ada temuan soal selisih dukungan, tingkat kenal, dan tingkat suka.

PDIP membuka program Muda-Mudi Sekolah Partai untuk Gen Z jelang Pemilu 2029. Komarudin Watubun menjelaskan fokus dan mekanismenya.

PDIP tidak memberikan toleransi kepada kader yang terlibat korupsi karena peringatan serupa telah berulang kali.

Menurut Ketum PBB, permohonan tersebut merupakan upaya konstitusional untuk mendorong sistem pemilu yang lebih adil dan proporsional.

Partai Golkar mendorong Parliamentary Threshold sebesar 5 persen. Dengan angka tersebut, Golkar akan lolos.

Di sisi lain, sebanyak 32,5 persen responden mengaku tidak puas terhadap kinerja pemerintah.

Pertemuan tersebut membahas penguatan hubungan bilateral melalui diplomasi parlemen dan kerja sama di lima bidang strategis.

Golkar menegaskan sampai saat RUU Pemilu masih dibahas Komisi II DPR.