Ibas Temui Presiden Senat Australia, Bahas 5 Prioritas Kerja Sama Parlemen

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Edhie Baskoro Yudhoyono bertemu dengan Presiden Senat Australia, Senator the Hon. Sue Lines, di Parliament House, Canberra, Australia. Pertemuan tersebut membahas penguatan hubungan bilateral melalui diplomasi parlemen dan kerja sama di lima bidang strategis.

Dalam pertemuan itu, Ibas, sapaan Edhie Baskoro, didampingi sejumlah anggota MPR/DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Australia Lintang Paramitasari, serta jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Australia.

Menurut dia, pertemuan langsung antarlembaga perwakilan rakyat menjadi kesempatan penting untuk mempererat komunikasi, memperluas pemahaman, dan membangun kepercayaan antara kedua negara.

Mengawali sambutannya, Ibas mengangkat peribahasa Indonesia, “Tak kenal maka tak sayang”, yang menekankan pentingnya saling mengenal untuk menumbuhkan kedekatan dan penghargaan.

Ia juga menyampaikan salam dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

“Bagi banyak masyarakat Indonesia, Australia bukan sekadar negara tetangga. Australia merupakan bagian dari pengalaman pribadi, pendidikan, persahabatan, dan berbagai pengalaman bersama yang telah mempererat hubungan kedua bangsa,” ujar Ibas dalam keterangannya, Minggu (18/10/2026). 

Ibas menilai kedekatan geografis Indonesia dan Australia perlu diikuti dengan penguatan hubungan antarmasyarakat. Menurutnya, hubungan kedua negara tidak cukup hanya dibangun melalui komunikasi pemerintah, tetapi juga melalui interaksi langsung dan kerja sama antarlembaga.

Lima Prioritas Kerja Sama Indonesia dan Australia

Dalam pertemuan tersebut, Ibas menyampaikan lima prioritas untuk memperkuat kemitraan Indonesia–Australia melalui diplomasi parlemen. Pertama, memperkuat pertukaran parlemen dan kelembagaan demokrasi.

Ibas mendorong peningkatan kunjungan antarlembaga legislatif, dialog antarkomisi, serta pertukaran pengetahuan mengenai praktik demokrasi dan tata kelola kelembagaan. Kunjungan delegasi Indonesia ke Canberra diharapkan membuka peluang bagi komunikasi berkelanjutan, termasuk kunjungan balasan parlemen Australia ke Indonesia.

Kedua, mendorong kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu menekankan pentingnya mengoptimalkan implementasi Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), yang mulai berlaku pada 5 Juli 2020.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendorong perdagangan dan investasi, mendukung penyelarasan regulasi yang relevan, serta memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara.

Ketiga, memperkuat dialog mengenai keamanan bersama. Ibas memandang komunikasi antarlembaga legislatif sebagai bagian penting dalam membangun pemahaman mengenai kepentingan keamanan kedua negara.

Pembahasan Treaty on Common Security juga menjadi salah satu aspek yang perlu dikomunikasikan secara konstruktif dengan tetap menghormati kewenangan dan mekanisme kelembagaan masing-masing negara.

Keempat, memperluas kerja sama pendidikan, kebudayaan, dan generasi muda. Australia merupakan salah satu tujuan pendidikan bagi mahasiswa Indonesia. Karena itu, Ibas mendorong pengembangan program beasiswa, pertukaran pelajar, peningkatan kapasitas, dan perluasan jejaring akademik.

Ia juga menilai pertukaran budaya dapat memperkuat pemahaman masyarakat kedua negara. Kekayaan seni dan budaya masyarakat adat Australia dapat menjadi ruang pembelajaran bersama dengan keragaman budaya Indonesia, termasuk batik, seni pertunjukan, dan tradisi daerah.

Selain itu, Ibas mendorong pembukaan lebih banyak peluang bagi generasi muda Indonesia dan Australia untuk meningkatkan keterampilan, membangun jejaring profesional, serta mengembangkan kolaborasi lintas negara.

Kelima, memperdalam dialog konstitusional dan keterwakilan daerah. Ibas menilai pengalaman Australia dalam sistem parlemen dan keterwakilan masyarakat dapat menjadi bahan pertukaran pengetahuan bagi Indonesia. Sebaliknya, pengalaman Indonesia dalam sistem ketatanegaraan, termasuk peran MPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), juga dapat memperkaya dialog kelembagaan.

Pertukaran tersebut diharapkan memperluas pemahaman mengenai representasi daerah, fungsi lembaga perwakilan, dan penguatan demokrasi sesuai dengan konstitusi masing-masing negara.

Diplomasi Parlemen untuk Hubungan Berkelanjutan

Ibas menegaskan, penguatan hubungan Indonesia-Australia tidak boleh berhenti pada komunikasi antarpemerintah atau government-to-government (G-to-G). Hubungan tersebut juga perlu ditopang komunikasi antarlembaga legislatif atau parliament-to-parliament serta interaksi antarmasyarakat atau people-to-people.

“Institusi kita mungkin memiliki struktur dan mekanisme yang berbeda, tetapi kita memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu mewakili rakyat, memperkuat demokrasi, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Ibas, diplomasi parlemen dapat melengkapi diplomasi resmi pemerintah dengan menjaga kesinambungan hubungan bilateral, membangun kepercayaan, dan memperluas ruang dialog di tengah perubahan kepemimpinan maupun dinamika politik kedua negara.

Ia menjelaskan, kepentingan nasional Indonesia mencakup perlindungan rakyat dan persatuan nasional, peningkatan kesejahteraan, kemajuan pendidikan, serta kontribusi terhadap perdamaian dunia. Oleh karena itu, hubungan dengan Australia perlu terus dikembangkan melalui dialog konstruktif dan kerja sama yang memberikan manfaat bagi kedua bangsa.

Menutup sambutannya, Ibas menyampaikan optimisme terhadap peluang pengembangan hubungan Indonesia–Australia. Kedekatan geografis, kepentingan dalam menjaga stabilitas kawasan, serta hubungan antarmasyarakat dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat kemitraan kedua negara.

“Ke depan, terdapat banyak peluang yang dapat kita kembangkan bersama. Melalui diplomasi parlemen yang kuat, kita dapat menerjemahkan prioritas bersama menjadi kerja sama yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi kedua bangsa,” demikian disampaikan dalam sambutannya.

Pertemuan di Parliament House, Canberra, tersebut diharapkan memperkuat komunikasi antara lembaga perwakilan rakyat Indonesia dan Australia serta membuka peluang kerja sama yang berkelanjutan di bidang demokrasi, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan keamanan.