DPR Gandeng 120 Kelompok Masyarakat, Revisi UU Pemilu Dikebut

Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu bentukan Komisi II DPR menyiapkan pembahasan Revisi UU Pemilu dengan melibatkan ratusan kelompok masyarakat.

Pola komunikasi akan dilakukan melalui undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) maupun kunjungan langsung.

Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyampaikan bahwa pihaknya telah menginventarisasi pihak-pihak yang akan diajak berdiskusi.

"Kami sudah waktu itu men-list ada sekitar 100 120-an ya kelompok masyarakat yang akan kita undang dan kita ajak komunikasi ya. Baik itu nanti akan kami undang ke RDP ataupun kemudian kami datang," kata Doli di Jakarta, Senin (26/10/2026).

Menurut Doli, kelompok yang akan dilibatkan mencakup lembaga negara dan pemerintah, kalangan akademisi, perguruan tinggi dari berbagai provinsi, serta organisasi masyarakat sipil yang selama ini menaruh perhatian pada isu kepemiluan.

Komisi II DPR juga berencana berkomunikasi dengan pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) untuk menyerap masukan.

Selain itu, DPR akan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna membahas rekomendasi terkait upaya mewujudkan pemilu yang bersih.

Untuk tahapan awal, Komisi II menargetkan penyusunan draf naskah akademik dan draf RUU Pemilu selesai pada akhir tahun ini.

"Jadi target awal ini kita menyusun draft naskah akademik dan draft RUU-nya. Itu kami rencanakan selesai di akhir tahun ini atau di akhir Desember," ujar Doli.

Sesudah rampung, draf naskah akademik dan RUU akan dibawa ke rapat paripurna DPR dan dikirimkan kepada pemerintah untuk diproses lebih lanjut.

Adapun pembahasan hingga penyelesaian UU Pemilu ditargetkan tuntas paling lambat pada Maret 2027.