Pemilu

Pelaku politik uang sebaiknya tidak hanya didiskualifikasi dari kontestasi, tetapi juga dilarang ikut pada pemilihan berikutnya.

Deep play yaitu sebuah permainan dengan taruhan tinggi yang secara rasional seharusnya tidak diikuti, tetapi tetap dijalankan karena sarat makna simbolik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan hasil kajian pencegahan korupsi terkait tata kelola partai politik kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani, mendesak reformasi sistem politik di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai potensi korupsi partai politik dapat berakar sejak proses kaderisasi, bukan hanya saat menjabat, mendorong perbaikan tata kelola untuk mencegah praktik rasuah.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tingkatan kaderisasi partai politik. Mereka berpendapat sistem yang ada sudah sesuai visi misi, lantas bagaimana solusinya?

PKB menyambut positif usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) wajib kader partai, dinilai sebagai langkah strategis penguatan demokrasi dan kaderisasi.

Tingginya angka pengaduan disebabkan kesadaran atau sikap kritis masyarakat yang meningkat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Barat merilis rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I 2026, mencatat 326.910 pemilih. Simak detail lengkap sebaran Data Pemilih Berkelanjutan di Pasaman Barat yang terus diperbarui.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Seribu menggelar rapat pleno terbuka untuk memastikan data pemilih yang akurat dan berkelanjutan. Proses pemutakhiran data pemilih Kepulauan Seribu ini penting untuk menjaga integritas demokrasi lokal.

Bawaslu Gorontalo Utara memperkuat Konsolidasi Demokrasi di luar tahapan pemilu, membahas isu strategis seperti politik uang dan hoaks demi kualitas demokrasi yang lebih baik.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan revisi UU Pemilu tidak akan mengatur koalisi permanen, menegaskan semangat konstruktif pemerintah dalam penyempurnaan aturan pesta demokrasi.

Partai Gema Bangsa resmi mendeklarasikan diri sebagai kekuatan politik baru, siap berkontribusi dalam dinamika politik nasional dengan visi Indonesia Mandiri, Desentralisasi Politik, dan Indonesia Reborn.

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Selatan sepakat menjalin Kerja Sama ULM KPU Kalsel untuk memperkuat pendidikan demokrasi dan SDM unggul di wilayah tersebut.

Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Luar Negeri menjadi krusial untuk mewujudkan keadilan substantif bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan memastikan representasi politik yang efektif.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali menjatuhkan sanksi berat kepada KPU Badung, termasuk pencabutan empat penghargaan, setelah insiden buang sampah ke selokan yang viral di media sosial.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang merilis data pemutakhiran pemilih berkelanjutan (PDPB) tahun 2025 yang menunjukkan kenaikan signifikan pada data pemilih sebesar 2,66 persen dibandingkan DPT Pilkada 2024, menarik perhatian publik terhadap akura

Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Sukabumi resmi melantik Pengurus Adhyasta Pemilu, menandai komitmen memperkuat pemahaman demokrasi dan kepemiluan di kalangan generasi muda.

Rifqinizamy menyoroti demonstrasi yang belum lama ini terjadi di sejumlah kantor DPR dan DPRD.

Bawaslu Kota Serang menemukan banyak data pemilih tak akurat setelah pengawasan Coktas DPB KPU. Temuan ini mengancam hak pilih warga dan mendorong Bawaslu mengeluarkan imbauan resmi.