Pemilu Palestina Ditunda, Legislatif dan Presiden Digelar Bersamaan 11 September 2027

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menunda pemilihan umum yang seharusnya menjadi pemilu pertama di wilayah itu dalam hampir 20 tahun. Keputusan tersebut dituangkan dalam sebuah dekret yang menangguhkan pemilihan anggota Dewan Legislatif selama hampir satu tahun.

Menurut kantor berita resmi Palestina, Wafa, Sabtu, pemungutan suara legislatif yang semula direncanakan bulan depan akan digabungkan dengan pemilihan presiden. Keduanya ditetapkan berlangsung pada 11 September 2027.

Sebelumnya, pemilihan anggota legislatif dijadwalkan pada 28 November, sedangkan pemilihan presiden direncanakan pada awal 2027. Dikutip dari Al Jazeera, Senin (12/10/2026), dekret itu terbit setelah sejumlah pejabat tinggi Palestina bertemu pada Sabtu pagi untuk membahas penundaan.

Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang dipimpin Abbas menyatakan kondisi di Yerusalem Timur yang diduduki, Tepi Barat, dan Jalur Gaza belum memungkinkan pemilu digelar. Komite juga menyoroti tindakan Israel yang tidak mengizinkan bahan-bahan pemilu maupun pengamat internasional masuk ke Gaza.

Wafa menyebut campur tangan Israel, termasuk serangan militer, perluasan permukiman, serta kekerasan oleh pemukim di Tepi Barat yang diduduki, membuat pemungutan suara yang adil pada November tidak mungkin terlaksana.

Selain itu, Israel disebut menahan pendapatan pajak Palestina secara sistematis dan membatasi masuknya kandidat serta pengamat internasional ke Gaza dan Yerusalem Timur yang diduduki. Khusus untuk Gaza, belum ada kemajuan rekonstruksi maupun pengerahan pasukan stabilisasi internasional.

Penundaan ini membuat para pemimpin Palestina yang telah lama berkuasa kembali terhindar dari tantangan pemilu, dan berisiko mengikis kredibilitas Otoritas Palestina (PA) di mata publik serta negara donor.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar pada Jumat menuduh Abbas telah "memperdaya komunitas internasional" dengan rencana membatalkan pemilu yang sebelumnya dijanjikan.

Sementara itu, seorang sumber mengatakan kepada AFP pada Kamis bahwa sejumlah faksi Palestina, termasuk Fatah yang dipimpin Abbas, sepakat menggelar "dialog nasional" sebelum pemilu legislatif dan menginginkan penundaan pemungutan suara.

Pemilu parlemen terakhir di wilayah Palestina berlangsung pada 2006, ketika Hamas mengalahkan Fatah. Perpecahan tersebut berujung bentrokan antarfaksi hingga Hamas mengambil alih kendali Jalur Gaza.

Abbas, kini berusia 90 tahun, memenangkan pemilihan presiden terakhir pada 2005. Masa jabatannya semestinya berakhir pada 2009, namun ia terus memerintah melalui dekret. Pada Juni lalu, ia menandatangani dekret yang menetapkan pemilihan presiden berlangsung pada awal 2027.

Mustafa Barghouti: Kekuasaan Terkonsentrasi, Parlemen Palestina Vakum

Sekretaris Jenderal Partai Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouti, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa keputusan menunda pemilu menimbulkan kekecewaan besar di kalangan rakyat Palestina.

"Pada saat ini, semuanya terkonsentrasi di tangan otoritas eksekutif," kata Mustafa Barghouti.

Ia menambahkan bahwa Palestina tidak memiliki lembaga peradilan yang independen maupun parlemen yang dapat mengeluarkan undang-undang dan peraturan. Barghouti menilai penolakan terhadap hak rakyat Palestina untuk mengikuti pemilu selama dua dekade merupakan sesuatu yang "sama sekali tidak dapat diterima".

"Sudah sangat dibutuhkan reformasi dari sudut pandang rakyat Palestina," ujarnya.