Vucic Tinggalkan Kursi Presiden, Bidik Jabatan PM Serbia

Aleksandar Vucic mengundurkan diri dari jabatan Presiden Serbia pada Minggu (27/9) untuk maju sebagai calon perdana menteri dalam pemilu parlemen yang digelar lebih awal pada 25 Oktober. Kontestasi ini menjadi ujian besar bagi kekuasaannya setelah Serbia diguncang gelombang protes hampir dua tahun.

Masa jabatan keduanya sebenarnya baru berakhir pada Mei tahun depan, sementara Konstitusi Serbia melarang pencalonan untuk masa ketiga. Vucic menyebut pengunduran diri dilakukan agar ia dapat memimpin Partai Progresif Serbia (SNS) dalam pemilu Oktober, menurut The Guardian.

Gelombang protes berawal dari robohnya kanopi di stasiun kereta Novi Sad pada November 2024 yang menewaskan 16 orang. Aksi mahasiswa yang menuntut pertanggungjawaban kemudian melebar menjadi gerakan untuk menegakkan keadilan, memberantas korupsi, dan mengakhiri 14 tahun kekuasaan SNS.

Vucic memegang posisi puncak pemerintahan Serbia selama 12 tahun terakhir, baik sebagai perdana menteri maupun presiden. Pemilu Oktober akan berlangsung di tengah ketegangan politik yang tinggi.

Keputusan itu ia sampaikan sambil membacakan surat pengunduran diri.

"Saya mengundurkan diri dari jabatan presiden republik," kata Vucic.

Dalam beberapa pekan terakhir, Vucic berkeliling Serbia dengan kegiatan yang kerap disiarkan langsung media pro-pemerintah. Ia meresmikan jalan baru, menawarkan bantuan tunai dan obat-obatan dengan harga lebih murah, serta menyambangi pemilih ke rumah mereka.

Dalam sistem pemerintahan Serbia, perdana menteri secara formal memegang kewenangan lebih besar dibanding presiden. Namun selama dua periode menjadi presiden (masing-masing lima tahun), Vucic tetap dominan, beberapa kali memimpin rapat pemerintah dan rutin mengumumkan keputusan serta rencana penting.

Biro Riset Sosial Serbia mengajukan pengaduan dengan tuduhan Vucic menyalahgunakan kedudukan presiden dan memanfaatkan lembaga publik untuk mempromosikan partainya. Vucic membantah tuduhan itu, sementara lembaga antikorupsi Serbia yang berada di bawah kendali pemerintah belum memberi tanggapan.

Posisi penjabat presiden akan diisi oleh Ana Brnabic, sekutu dekat Vucic dan mantan perdana menteri yang kini menjabat ketua parlemen menjelang berakhirnya masa jabatan parlemen. Setelah parlemen baru terbentuk, ketua parlemen yang baru akan menggantikan Brnabic sebagai penjabat presiden, menunjuk perdana menteri, dan menetapkan jadwal pemilihan presiden.

Vucic dan SNS selama ini dituduh terlibat korupsi, memiliki hubungan dengan kejahatan terorganisasi, serta membatasi kebebasan demokrasi, termasuk terhadap media yang kritis.

Gerakan Mahasiswa di Serbia Tekan Dominasi Politik Vucic

Sejak 2012, SNS secara bertahap menguasai berbagai lembaga negara. Partai itu membantah menyalahgunakan kekuasaan dan berulang kali berjanji memberantas korupsi.

Daftar calon yang didukung mahasiswa berisi pakar yang belum banyak dikenal publik, profesor, guru, atlet, dan tokoh dari berbagai latar belakang.

Kelompok mahasiswa juga berkeliling Serbia dengan sepeda sebagai bagian kampanye untuk mendorong penegakan hukum dan mengakhiri praktik korupsi.

Para analis menilai dukungan terhadap kelompok mahasiswa dan Vucic dalam jajak pendapat bersaing ketat. Situasi politik menjelang pemilu bahkan dinilai menyerupai referendum atas kekuasaan Vucic.

Selain mereka, pemilu diikuti Partai Sosialis yang menjadi sekutu Vucic, aliansi oposisi pro-Uni Eropa, serta sejumlah kelompok kecil lainnya.

Pihak berwenang mengambil tindakan keras terhadap demonstran, termasuk kekerasan oleh polisi dan penahanan.

Sementara itu, Vucic menuduh lawan politik dan media yang kritis berniat menghancurkan negara dengan dukungan kekuatan asing yang tidak ia sebutkan. Tuduhan itu disampaikan tanpa bukti.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi pemerintah Serbia, RTS, pada Minggu, Vucic mengatakan kekuatan asing dan sejumlah pihak di dalam negeri yang tidak ia sebutkan identitasnya berencana memicu kerusuhan pada malam pemilu.

Upaya Serbia bergabung dengan Uni Eropa tersendat selama pemerintahan Vucic karena kemunduran demokrasi dan penolakan Serbia untuk mengikuti sanksi terhadap Rusia terkait perang di Ukraina.