Pemerintah Pernah Cabut 297 Izin Usaha di Bali, Ini Alasannya

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu,mengungkapkan bahwa pemerintah pernah mencabut 297 izin usaha di Bali. Langkah penertiban itu diambil karena aktivitas sejumlah pelaku usaha dinilai sudah merambah ruang usaha masyarakat setempat, seperti warung-warung milik warga.

Pernyataan tersebut disampaikan Todotua saat peresmian Desk Investasi di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (13/11).Meski izinnya dicabut, ia menegaskan pemerintah tidak berniat mematikan kegiatan usaha. Setelah ditertibkan, para pelaku usaha tersebut tetap dibina agar iklim investasi dan tatanan sosial budaya masyarakat lokal tetap terjaga beriringan.

"Kita pernah cabut 297 izin usaha. Kami angkat, kami cabut. Tetapi habis kami cabut, kita bina. Karena kita juga enggak mau mematikan, artinya ekonomi dulu. Iklim investasi juga kita harus jaga. Sosial budaya masyarakat juga," kata Todotua.

Ia mencontohkan, di Bali terdapat pelaku usaha yang aktivitas bisnisnya mulai berbenturan langsung dengan usaha kecil warga sekitar sehingga menimbulkan gangguan di lapangan.

"Kalau seperti Provinsi Bali, Pak Gubernur, para pelaku usaha itu mereka masuk sudah menyentuh ke warung-warung dan lain-lain. Ini mengganggu, kita tertibkan," ujarnya.

Dekatkan Koordinasi Pusat dan Daerah Lewat Desk Investasi

Untuk mencegah persoalan serupa berulang, pemerintah membentuk Desk Investasi guna mendekatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha. Melalui fasilitas ini, pemerintah pusat ingin menyerap langsung persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus memetakan potensi ekonomi di tiap daerah.

Todotua meminta pemerintah provinsi, kabupaten, hingga kota aktif memanfaatkan layanan tersebut untuk menyampaikan kendala lapangan maupun peluang investasi daerah yang bisa dikembangkan.

"Desk Investasi ini kita harapkan adalah kita mendekat. Dan ini harus dimanfaatkan dengan pemerintah provinsi,kabupaten, kota. Isu-isu apa? Dan ini hanya berbicara terhadap rakyat-rakyat kita. Kita juga mau masuk terhadap apa?Potensi-potensi daerah," tuturnya.

Selain koordinasi lapangan, Todotua juga menyinggung sistem pelayanan perizinan Online Single Submission (OSS).Menurutnya, sistem tersebut bersifat dinamis dan terbuka untuk dievaluasi serta disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah.

Melalui penguatan konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah lewat Desk Investasi, ia berharap kegiatan investasi dapat berjalan lancar tanpa menggeser ruang hidup dan usaha masyarakat setempat.