Biaya Produksi di RI Hampir 2 Kali Lipat Vietnam, Ini Penyebabnya

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu,mengungkapkan bahwa biaya produksi barang di Indonesia masih hampir dua kali lipat lebih mahal dibandingkan Vietnam. Perbandingan ini terlihat dari angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) kedua negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Todotua saat meresmikan Desk Investasi di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (13/11).Menurutnya, tingginya angka ICOR menunjukkan tingkat efisiensi investasi Indonesia yang masih tertinggal dan perlu segera dibenahi demi mendongkrak daya saing.

"Kalau memproduksi barang di negara kita dengan di negara lain, kita bicara dengan Vietnam, hari ini angka ICOR di Vietnam itu sudah 3,8. Mereka turunin terus, kita masih angka 6,8, artinya hampir dua kali," kata Todotua.

Terganjal Perizinan, Lahan, hingga Premanisme

Todotua menilai mahalnya biaya investasi di Tanah Air tidak lepas dari rumitnya proses perizinan yang memakan waktu panjang. Padahal, setiap pelaku usaha selalu menghitung seluruh komponen biaya sejak awal sebelum menanamkan modal.

"Kalau hal perizinan, orang mau berinvestasi kan semua pengusaha itu menghitung cost. Sulit, waktu panjang, makan biaya, dan lain-lain," ujarnya.

Selain perizinan, ketersediaan lahan juga masih menjadi batu sandungan. Berdasarkan pengecekan yang dilakukannya pada Januari 2021, terdapat sekitar 2.600 pengurusan izin usaha yang belum juga bisa beroperasi. Tak hanya itu, ia menyoroti praktik premanisme—baik oleh oknum birokrasi maupun masyarakat—yang ikut menghambat realisasi investasi di lapangan.

Belajar dari Kecepatan Layanan di Vietnam

Todotua membandingkan situasi tersebut dengan iklim investasi di Vietnam yang dinilai jauh lebih praktis dan cepat. Di negara tersebut, investor yang datang langsung diarahkan ke lokasi sesuai kebutuhan lahannya sehingga pembangunan pabrik maupun usaha bisa segera dimulai.

"Di Vietnam itu segala hal dalam berinvestasi sangat mudah dan cepat. Siapa yang mau masuk investasi langsung ada lahannya, masuk," tuturnya.

Sebenarnya, lanjut Todotua, Indonesia sudah menyiapkan beragam insentif dan fasilitas pendukung bagi para pemodal.Namun, tantangan utamanya terletak pada eksekusi kebijakan di lapangan serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal.

Untuk memangkas hambatan tersebut, pemerintah menghadirkan Desk Investasi. Melalui layanan ini, persoalan perizinan,penyediaan lahan, hingga kendala teknis di daerah diharapkan dapat segera diselesaikan bersama pemerintah daerah agar arus investasi bergerak lebih cepat.