Bongkar Mafia BBM Subsidi di Solo Raya, Polisi Tangkap 8 Tersangka

BBM bersubsidi yang semestinya dinikmati masyarakat kecil diam-diam diselewengkan demi mengeruk keuntungan pribadi. Praktik ilegal tersebut berhasil dihentikan jajaran Polresta/Polres Eks Wilayah Karesidenan Surakarta (Solo Raya), Polda Jawa Tengah dalam kurun waktu satu bulan operasi.

Pengungkapan kasus ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Klaten, Kombes Pol. Ari Cahya Nugraha, bersama Kapolres Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri dalam konferensi pers di Mapolresta Klaten, Jumat (13/11/2026).

"Kami jajaran Polres eks Wil Karesidenan Surakarta (Solo Raya) dalam kurun waktu satu bulan, berhasil mengungkap tindak pidana Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pengungkapan dengan total LP mencapai 9, 8 tersangka dengan barang bukti yang kita amankan," ujar Ari Cahya.

Dari rangkaian penindakan di berbagai wilayah Solo Raya tersebut, petugas menyita barang bukti dalam jumlah besar yang mencakup 1.134 liter BBM jenis Solar, 2.025 liter Pertalite, serta 4 tabung gas LPG 3 kilogram bersubsidi.

"Totalnya lebih dari 3.000 liter BBM subsidi yang berhasil diselamatkan dari peredaran ilegal," jelas dia.

Akibat praktik penyalahgunaan ini, kerugian negara ditaksir mencapai Rp1.323.576.000. "Uang sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk subsidi yang tepat sasaran, bukan masuk kantong mafia BBM," tandasnya.

Delapan Tersangka Terancam 6 Tahun Penjara

Delapan tersangka yang ditangkap dari jaringan ini dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja jo. UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

"Ancaman pidananya tidak ringan penjara paling lama 6 tahun," ungkapnya.

Ari menegaskan bahwa BBM subsidi bukan sekadar bahan bakar, melainkan hak masyarakat kecil, mulai dari sopir angkutan kota, petani, nelayan, hingga pelaku UMKM. Ketika pasokannya diselewengkan, dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memicu antrean panjang di SPBU, kelangkaan di lapangan, hingga kenaikan harga kebutuhan.

"Operasi ini bukan operasi sekali jalan. Polisi akan terus memburu siapa pun yang bermain dengan BBM subsidi," tandasnya.