Pendataan itu untuk memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran dan tepat kuota.

Pemerintah sedang menyusun aturan tentang masyarakat yang berhak mengakses BBM bersubsidi.

Penggunaan teknologi informasi bisa mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Sehingga, penyaluran BBM subsidi bisa menyasar konsumen yang lebih tepat sasaran, agar tidak dipakai oleh masyarakat yang tidak berhak.

Masyarakat yang tak termasuk penerima subsidi tak bisa lagi memakainya.

Pembelian BBM Subsidi tidak berubah untuk nelayan. Namun, dia mengamini adanya pembatasan konsumen Pertalite berdasarkan pada jenis kendaraan tertentu.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan rencana pembatasan BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Sampai saat ini pemerintah belum terpikirkan untuk membatasi BBM bersubsidi

Tujuan dari revisi Perpres 191 adalah untuk menghindari penyalahgunaan subsidi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat kelas bawah.

Erick tak bisa memastikan apakah pembatasan beli BBM per 17 Agustus 2024 sudah ketok palu. Sebagai Menteri BUMN, dirinya bakal mengikuti kebijakan yang ada.

Luhut mengingatkan, defisit APBN 2024 diproyeksi akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Jika ada masyarakat yang kesulitan mendaftar, bisa menghubungi Pertamina Call Center 135.

Kenaikan BBM non subsidi merupakan keniscayaan di tengah anjloknya rupiah.

Pertamina melakukan berbagai upaya dalam melaksanakan misi pelayanan kebutuhan energi masyarakat hingga seluruh pelosok negeri.

Pendaftaran sebagai penerima surat rekomendasi bisa dilakukan secara kelompok atau perorangan.

Kita terus melakukan sosialisasi dalam rangkaian mewujudukan subsidi tepat BBM

Arifin mengatakan perlu peran BPH Migas dan PT Pertamina, sekaligus pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi melalui digitalisasi.

Konsumsi BBM terus meningkat selepas pandemi Covid-19.