Soal BBM Subsidi untuk Truk Towing, Pertamina Patra Niaga Buka Suara

Pertamina Patra Niaga respons tuntutan pengusaha truk towing Surabaya terkait BBM subsidi. Keputusan akhir kini di tangan BPH Migas.

Oleh Idris Rusadi Putra - Reporter

PT Pertamina Patra Niaga menyatakan sikap hormat dan memahami aspirasi yang disuarakan oleh para pengusaha truk towing atau car carrier di Surabaya terkait permintaan akses BBM bersubsidi untuk mendukung operasional mereka.

Langkah konkret telah diambil dengan membawa masukan tersebut ke ranah regulator. Pertamina telah menggelar pembahasan bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam rapat koordinasi pada 30 September 2026. Saat ini, usulan dari para pelaku usaha tersebut sedang memasuki tahap evaluasi oleh BPH Migas.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora menegaskan posisi perusahaan sebagai eksekutor penyaluran BBM yang sepenuhnya mengacu pada regulasi pemerintah melalui BPH Migas. Segala keputusan mengenai alokasi dan kriteria penerima BBM bersubsidi sepenuhnya berada di bawah wewenang regulator.

"Kami memahami dan menghormati aspirasi yang disampaikan oleh rekan-rekan pelaku usaha truk towing di Surabaya. Aspirasi tersebut telah disampaikan dan dibahas secara langsung bersama BPH Migas dalam rapat pada 30 September 2026, dan saat ini sedang dalam proses evaluasi oleh BPH Migas," ujar Kitty.

"Pertamina Patra Niaga akan mengikuti dan melaksanakan setiap ketentuan yang ditetapkan oleh BPH Migas. Sambil menunggu hasil evaluasi tersebut, kami tetap berkomitmen menjaga keberlangsungan layanan publik dan memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terlayani dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Intensifkan Komunikasi

Soal BBM Subsidi untuk Truk Towing, Pertamina Patra Niaga Buka Suara

Guna memastikan penyelesaian berjalan sesuai koridor hukum, Pertamina Patra Niaga terus mengintensifkan komunikasi serta koordinasi bersama BPH Migas dan pemangku kepentingan terkait.

Di samping itu, Pertamina mengimbau agar iklim kondusif tetap terjaga di lapangan demi kenyamanan publik secara luas.

"Kami mengimbau seluruh pihak untuk tetap menjaga kelancaran aktivitas masyarakat serta akses keluar-masuk fasilitas operasional selama proses evaluasi oleh regulator berlangsung," tutup Kitty.