Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2027 sebesar Rp 2.730.000 per bulan. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 11,57 persen dibandingkan UMP tahun 2026.
“Kami menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp 2.730.000,00,” ujar Khofifah di Surabaya, Minggu (22/11), demikian dikutip dari Antara.
Kenaikan UMP tersebut mencapai Rp 283.119,32 dari sebelumnya Rp 2.446.880,68 pada 2026. Kebijakan upah minimum terbaru ini dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Keputusan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 yang ditandatangani di Surabaya pada 21 November 2026.
Khofifah menjelaskan, penyusunan kebijakan pengupahan tahun 2027 mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari peningkatan kesejahteraan pekerja, kondisi perekonomian, hingga keberlanjutan kesempatan kerja di wilayah Jawa Timur.
"Penetapan upah minimum tahun 2027 memperhatikan kebutuhan untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja, dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian dan keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur. Peningkatan upah harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga daya beli, produktivitas, serta iklim usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja,” katanya.
Dalam menentukan besaran UMP, pemerintah turut menggunakan sejumlah indikator ekonomi sebagai dasar perhitungan. Di antaranya tingkat inflasi Jawa Timur sebesar 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,82 persen.
Dengan kenaikan sebesar 11,57 persen, peningkatan UMP Jawa Timur 2027 tercatat lebih tinggi dibandingkan angka inflasi.
Selain indikator ekonomi, pemerintah juga memperhitungkan kebutuhan hidup layak (KHL). Berdasarkan estimasi tahun 2026, standar kebutuhan hidup layak di tingkat Provinsi Jawa Timur mencapai Rp 3.742.675 setiap bulan.
Penyesuaian upah tersebut turut meningkatkan rasio UMP terhadap KHL menjadi 72,94 persen pada 2027. Sebelumnya, rasio tersebut berada di angka 65,38 persen pada 2026.
“Kenaikan UMP ini kami arahkan untuk menjaga daya beli pekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dalam menetapkan besarannya, kami memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan pekerja dapat meningkat dan usaha tetap berjalan,” ujarnya.
Khofifah juga menekankan bahwa penetapan upah minimum tidak bisa hanya didasarkan pada perbandingan nominal antarprovinsi. Setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi dan kebutuhan hidup yang berbeda sehingga perlu mempertimbangkan kondisi serta indikator ekonomi masing-masing wilayah.
Sebagai perbandingan, UMP Jawa Timur 2027 yang ditetapkan sebesar Rp2,73 juta berada tidak jauh berbeda dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencapai Rp 2.725.000. Sementara itu, nominal UMP Jawa Timur masih lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah sebesar Rp 2.655.454.
Dari sisi perbandingan terhadap kebutuhan hidup layak, rasio UMP Jawa Timur tercatat sebesar 72,94 persen. Angka tersebut berada di atas Jawa Barat yang mencapai 70,62 persen dan Jawa Tengah sebesar 71 persen.
Lebih lanjut, Khofifah menegaskan bahwa kebijakan pengupahan harus mampu mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha. Peningkatan upah diharapkan dapat memperkuat kemampuan belanja masyarakat sehingga turut mendorong aktivitas ekonomi di daerah.
Namun, peningkatan kesejahteraan pekerja juga perlu diimbangi dengan perhatian terhadap produktivitas, kemampuan perusahaan, serta keberlanjutan lapangan pekerjaan.
Hal tersebut menjadi perhatian penting mengingat Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota dengan karakteristik perekonomian dan kondisi ketenagakerjaan yang berbeda-beda.
Oleh karena itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 akan dilakukan melalui mekanisme tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah.
Apabila UMK telah ditetapkan, maka besaran upah minimum yang berlaku di kabupaten/kota tersebut adalah UMK.
Menjelang pemberlakuan ketentuan upah minimum yang baru, Khofifah meminta seluruh pengusaha mulai mempersiapkan penyesuaian sistem pengupahan di perusahaan masing-masing.
Ia juga mengimbau perusahaan untuk menjalin komunikasi secara terbuka dengan para pekerja agar penerapan kebijakan berjalan lancar, memberikan kepastian terhadap pemenuhan hak pekerja, serta menjaga hubungan industrial yang tetap kondusif.

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9403163/original/057948600_1795330878-1699952.jpg.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1499401/original/045062900_1486444805-Tugu_Yogyakarta.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9403048/original/046297200_1795317281-Dari-Pelatihan-Memasak-hingga-Membuat-Konten-Digital_-BRI-Peduli-Dorong-100-PMI-di-Taiwan-Kembangkan.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9402898/original/002404600_1795271048-Penandatanganan_IEU-CEPA-21_November_2026a.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9402921/original/078332600_1795275207-1001747523.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4112074/original/097506200_1659528504-IHSG_Ditutup_Menguat-Angga-5.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9400722/original/097544900_1795007802-publikasi_1794975925_6afd28b52ac48.jpeg)