Pertamina: Satu Liter BBM Diselewengkan, Hak Warga Hilang

Setiap liter BBM subsidi yang diselewengkan berarti ada satu warga yang kehilangan haknya. Pesan tegas inilah yang disuarakan Pertamina saat merespons keberhasilan Polda Jawa Tengah membongkar praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di wilayahnya. 

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah secara resmi mengapresiasi langkah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng yang berhasil menindak praktik ilegal tersebut. Bagi Pertamina, pengungkapan ini bukan sekadar urusan penegakan hukum, melainkan upaya melindungi hak masyarakat kecil.

Area Manager Communication, Relation, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, M. Subhan Amrullah, menegaskan bahwa subsidi energi merupakan bentuk dukungan pemerintah bagi masyarakat yang berhak.

"Kami mengapresiasi langkah Polda Jawa Tengah dalam mengungkap praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Karena merupakan dukungan pemerintah bagi masyarakat yang berhak, penyalurannya harus kita jaga bersama agar tepat sasaran. Kami mendukung penuh penegakan hukum karena penyalahgunaan subsidi merugikan negara sekaligus mengurangi hak masyarakat," ujar Subhan.

Artinya, lanjut Subhan, ketika oknum mengoplos LPG 3 kg ke tabung nonsubsidi atau menimbun BBM subsidi untuk dijual kembali dengan harga komersial, kerugian tidak hanya ditanggung negara. Dampaknya langsung dirasakan oleh ibu rumah tangga yang kesulitan mencari gas, sopir yang mengantre solar, hingga pelaku UMKM yang bergantung pada energi terjangkau untuk bertahan hidup.

Stok Aman, Masyarakat Tak Perlu Panik

Di tengah ramainya pemberitaan pengungkapan kasus ini, Pertamina memastikan satu hal yang paling dibutuhkan masyarakat: pasokan energi tetap aman. Berdasarkan data terkini, ketahanan stok di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berada pada level sangat mencukupi:

• Pertalite: 17,4 kali lipat dari konsumsi normal harian.
• Biosolar: 10,3 kali lipat dari konsumsi normal harian.
• LPG: 3 kali lipat dari konsumsi normal harian.

"Kami memastikan pasokan BBM dan LPG di wilayah Jateng dan DIY tetap terjaga. Selain menjaga ketersediaan, kami juga memperketat pengawasan distribusi dan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Masyarakat bisa memenuhi kebutuhan energi dengan tenang dan menggunakan produk bersubsidi sesuai peruntukannya," tambah Subhan.

219 Penyalur BBM dan 203 Penyalur LPG Sudah Disanksi

Pertamina menegaskan tidak hanya bergantung pada tindakan kepolisian, tetapi juga memperkuat pengawasan internal secara ketat. Bagi lembaga penyalur yang terbukti melanggar aturan—seperti menyalurkan BBM dan LPG bersubsidi tidak sesuai peruntukan, Pertamina menjatuhkan sanksi administratif tegas sesuai hasil pemeriksaan. 

Hingga 31 Oktober 2026, Pertamina mencatat sudah ada 219 lembaga penyalur BBM dan 203 lembaga penyalur LPGdi wilayah tersebut yang dijatuhi sanksi. Angka ini menunjukkan bahwa upaya pembersihan dilakukan secara menyeluruh hingga ke dalam rantai distribusi itu sendiri.

Modus yang Paling Sering Ditemukan

Dari hasil pemantauan di lapangan, penyalahgunaan energi bersubsidi umumnya dilakukan melalui beberapa modus,antara lain:

• Pengoplosan atau pemindahan isi LPG bersubsidi (3 kg) ke dalam tabung nonsubsidi.
• Penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi untuk dijual kembali secara ilegal.

Praktik-praktik semacam ini berpotensi mengganggu kelancaran distribusi sehingga subsidi tidak sampai kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pemerintah.

Pertamina pun mengajak seluruh elemen, mulai dari masyarakat, pelaku usaha, operator SPBU, hingga agen dan pangkalan LPG untuk bersama-sama mematuhi ketentuan penyaluran. Warga diimbau membeli BBM dan LPG sesuai kebutuhan serta tidak terlibat dalam praktik penimbunan maupun pengangkutan ilegal.

"Apabila menemukan indikasi penyimpangan di lapangan, masyarakat dapat segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau menghubungi Pertamina Call Center 135," tutup Subhan.