Gejolak Global Mengancam, Pemerintah Pastikan Stok BBM Aman

Pemerintah memastikan pasokan energi nasional tetap dalam kondisi aman di tengah ketidakpastian gejolak global. Langkah antisipasi ditempuh melalui penguatan armada pengiriman BBM, penguatan produksi energi domestik, hingga penyiapan bahan bakar alternatif demi mewujudkan kemandirian energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa ketahanan stok BBM nasional saat ini berada di tingkat yang aman, yakni pada kisaran 16–18 hari, disertai percepatan distribusi ke seluruh wilayah. 

"Tadi saya juga mendapat laporan dari Pertamina, bahwa secara stok nasional kita, BBM, itu di 16-18 hari. Jadi stok BBM nasional, insya Allah, itu aman," ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, akhir pekan lalu.

Guna memperlancar penyaluran pasokan, Bahlil meminta Pertamina untuk memprioritaskan penambahan kapal pengangkut, khususnya pada rute krusial seperti Jawa Timur menuju Bali dan wilayah lain yang bergantung pada perairan laut.

Penyesuaian pasokan juga merespons pergeseran konsumsi masyarakat ke jenis bensin RON 90. Bahlil memperkirakan ketahanan stok RON 90 bakal terdongkrak naik hingga 20 hari dalam rentang satu pekan ke depan seiring percepatan armada pengiriman.

Upaya penataan distribusi mulai menunjukkan hasil di lapangan. BPH Migas melaporkan penyaluran BBM di sejumlah SPBU kawasan Mojokerto, Jawa Timur, telah kembali normal per Sabtu (17/10/2026). Pasokan kini kembali disuplai langsung dari Terminal BBM Surabaya, setelah sempat dialihkan lewat rute alternatif Boyolali yang memakan waktu tempuh hingga sembilan jam.

Genjot Pasokan Energi Dalam Negeri

Di samping menjaga ketahanan harian, pemerintah memacu produksi dari dalam negeri. Salah satunya lewat peresmian Kilang LPG Cilamaya milik PT Energi Nusantara Perkasa di Karawang, Jawa Barat, oleh Bahlil pada 15 Oktober 2026.

Fasilitas dengan kapasitas pengolahan 40 juta standar kaki kubik gas per hari serta menyerap 82 tenaga kerja ini mampu memproduksi sekitar 160 ton LPG per hari. Kehadiran kilang baru ini krusial mengingat produksi LPG domestik baru menyumbang 1,9 juta ton (21 persen) dari total kebutuhan nasional yang mencapai 9 juta ton per tahun. Sebagai alternatif LPG, pemerintah turut menyiapkan compressed natural gas (CNG).

Pada sektor hulu, pemerintah resmi memberikan kepastian hukum pengelolaan sumur minyak rakyat. ESDM mencatat sejumlah sumur berizin di Sumatera dan Jawa telah aktif berproduksi, sementara izin pengelolaan sumur rakyat di Aceh pun telah ditandatangani oleh Bahlil pada 12 Oktober 2026.

Langkah strategis lain ditempuh lewat pengembangan bioetanol secara bertahap menuju E50 hingga tahun 2028. Dengan konsumsi bensin nasional mencapai 40 juta kiloliter per tahun dan produksi domestik baru berkisar 18–19 juta kiloliter, pemanfaatan campuran etanol menjadi solusi menekan ketimpangan pasokan.

Untuk tahap awal E20, dibutuhkan sekitar 8 juta kiloliter etanol dari komoditas singkong, tebu, dan jagung yang dipetakan di Jawa, Sumatera, serta Papua. Bahlil menegaskan kesiapan industri dalam negeri menjadi syarat mutlak program ini.

"Jangan sampai kita melakukan mandatori, tapi etanolnya kita impor. Nggak boleh," tegas Bahlil.

Lewat kombinasi penambahan armada, diversifikasi produk LPG dan CNG, legalisasi sumur rakyat, hingga pengembangan bioetanol, pemerintah mengombinasikan solusi pemenuhan kebutuhan energi jangka pendek dan strategi ketahanan energi jangka panjang.