Korupsi

25 Juli 2024

Berita Utama

Berita Terbaru

Berita Utama Lainnya

{{caption}}
Korupsi Pembangunan RS Rp38,5 Miliar, Kadis Kesehatan Nias Jadi Tersangka

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Yaatulo Hulu, mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup.

{{caption}}
Vonis Hari Ini, Dua Eks Anak Buah Nadiem Makarim di Kasus Korupsi Chromebook

Sidang ini menjadi penentu akhir proses hukum yang telah berjalan terkait proyek pengadaan perangkat teknologi tersebut.

{{caption}}
Kasus Internet Desa Memanas, Kejati Sumsel Tetapkan Staf Ahli Bupati Muba dan Advokat sebagai Tersangka

Kedua tersangka adalah RC yang merupakan Staf Ahli Bupati Muba sekaligus Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Muba periode 2018-2023.

{{caption}}
Sidang Kasus Korupsi Netanyahu Ditunda Lagi

Netanyahu terlibat dalam tiga kasus korupsi yang berbeda, dan saat ini ia telah memasuki fase di mana ia memberikan kesaksian langsung sebagai terdakwa.

{{caption}}
Kejati Sumut Geledah Kantor Satker Perumahan Sumatra II, Kasus Dugaan Korupsi Rusun Rp64 Miliar Terkuak

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mencari dan melengkapi alat bukti.

{{caption}}
Mantan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Hirup Udara Bebas, Dikenai Wajib Lapor

Mukti Agung dinyatakan bebas bersyarat Jumat 24 April 2026 siang kemarin. Saat keluar dari lapas, Mukti Agung didampingi sejumlah orang.

{{caption}}
KPK dan ACC Sulawesi Perkuat Pendidikan Antikorupsi Pemuda Melalui Pelatihan YIC

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

{{caption}}
Kejaksaan Kotim Tegaskan Pentingnya Pahami Aturan Penggunaan Dana Desa

Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur meminta kepala desa memahami aturan penggunaan Dana Desa Kotim untuk mencegah penyimpangan dan memastikan pertanggungjawaban yang akuntabel, sekaligus membedakan kesalahan administrasi dan kesengajaan.

add
{{caption}}
KPK Desak Pemerintah dan DPR Percepat Pembahasan RUU Pembatasan Uang Kartal buat Tekan Politik Uang

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

{{caption}}
KPK Bongkar Akar Korupsi Politik, Tata Kelola Parpol Jadi Kunci

KPK mendorong perbaikan sistem tata kelola parpol sebagai langkah strategis untuk mencegah praktik korupsi sejak tahap awal proses politik.