Kajati Sumut Muhibuddin Masuk Tim Penyidik Khusus Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, telah ditunjuk sebagai anggota tim penyidik khusus Kejaksaan Agung. Penunjukan ini bertujuan untuk mengusut tuntas perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Keputusan ini menunjukkan keseriusan Kejaksaan Agung dalam menegakkan hukum terhadap pejabat tinggi.

Penunjukan Muhibuddin disambut baik oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Rizaldi, yang menyatakan keyakinannya terhadap profesionalisme Muhibuddin. Ia menekankan bahwa setiap insan Adhyaksa yang mengemban mandat dalam penanganan perkara wajib bekerja secara objektif, profesional, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Harapannya, tugas ini dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

Tim penyidik khusus ini dibentuk untuk memastikan penanganan perkara berjalan independen dan minim konflik kepentingan. Febrie Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tiga perkara dugaan korupsi dan TPPU yang signifikan. Kasus ini melibatkan PT Asabri, dugaan korupsi batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap, serta PT Krakatau Steel.

Pengalaman Muhibuddin dan Profesionalisme Tim

Pengalaman Muhibuddin selama satu dekade sebagai penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi modal penting dalam menjalankan tugasnya di tim penyidik khusus. Rizaldi menegaskan bahwa latar belakang ini membuktikan kapabilitas Muhibuddin dalam menangani kasus-kasus korupsi yang kompleks dan berprofil tinggi. Keahlian ini diharapkan dapat mempercepat proses penyidikan dan menemukan titik terang dalam kasus Febrie Adriansyah.

Setiap anggota tim penyidik khusus diharapkan menjunjung tinggi objektivitas dan profesionalisme. Kejaksaan Agung menaruh kepercayaan penuh bahwa tim ini akan bekerja sesuai amanah yang diberikan, tanpa intervensi atau tekanan. Komitmen terhadap integritas dan kepatuhan pada hukum menjadi prioritas utama dalam penanganan perkara ini.

Pembentukan tim dengan personel berpengalaman ini juga menjadi sinyal kuat komitmen Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Masyarakat menaruh harapan besar terhadap kinerja tim ini.

Komposisi Tim Penyidik Khusus Kejaksaan Agung

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa tim penyidik khusus ini terdiri atas sembilan jaksa senior. Sebagian besar dari mereka memiliki latar belakang sebagai mantan penyidik KPK, yang menunjukkan kualitas dan pengalaman yang mumpuni. Anang bahkan menyebut para anggota tim ini sebagai “bintang semua” karena rekam jejak mereka yang cemerlang.

Selain Muhibuddin, anggota tim lainnya meliputi:

• Agus Salim, Inspektur Keuangan II pada Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas)
• Chatarina Muliana Girsang, Kepala Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung
• Riyono, Inspektur Keuangan I pada Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas)
• Agus Sahat S.T. Lumban Gaol, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Sesjampidum) Kejaksaan Agung
• Irene Putri, Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun)
• Rinaldi Umar, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten
• Zet Tadung Allo, Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil)
• Hari Wibowo, Direktur A pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung

Anang menambahkan bahwa seluruh anggota tim ini berasal dari luar lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Hal ini dilakukan untuk meminimalkan potensi konflik kepentingan dan menjaga independensi penanganan perkara. Strategi ini diharapkan dapat memastikan objektivitas dan keadilan dalam setiap tahapan penyidikan.

Koordinasi dan Penanganan Perkara Febrie Adriansyah

Meskipun tim penyidik khusus telah dibentuk, Kejaksaan Agung tetap berkoordinasi erat dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri. Kortastipidkor Polri sebelumnya telah menangani perkara Febrie Adriansyah, sehingga koordinasi ini penting untuk melengkapi proses penyidikan dan memastikan tidak ada informasi yang terlewat. Sinergi antarlembaga penegak hukum ini sangat krusial untuk keberhasilan penanganan kasus besar.

Kejaksaan Agung telah menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru setelah menerima pelimpahan penanganan perkara dari Kortastipidkor Polri. Langkah ini menandai dimulainya kembali proses penyidikan di bawah payung Kejaksaan Agung dengan tim khusus yang telah dibentuk. Sprindik baru ini akan menjadi dasar hukum bagi tim untuk melanjutkan penyelidikan secara komprehensif.

Febrie Adriansyah sendiri menghadapi tiga kasus dugaan korupsi dan TPPU yang serius. Kasus-kasus tersebut meliputi dugaan korupsi terkait PT Asabri, dugaan korupsi batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap, serta kasus PT Krakatau Steel. Penanganan perkara ini menunjukkan komitmen Kejaksaan Agung untuk menindak tegas setiap bentuk penyimpangan dan korupsi, terutama yang melibatkan pejabat tinggi negara.

Sumber: AntaraNews