TPPU

Penyidik telah memanggil empat saksi, yakni Febrie Adriansyah (FA), Don Ritto (DR), NH, dan TS, serta seorang ahli TPPU

Awalnya Gibran divonis sembilan tahun oleh PN Bandung.

Polresta Banyumas intensif dalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan eks pegawai Bank Mandiri Taspen berinisial N, dengan menelusuri aliran dana dan aset senilai Rp10 miliar untuk mengungkap kejahatan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin kini menjadi bagian dari tim penyidik khusus Kejaksaan Agung untuk menangani kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang eks Jampidsus Febrie Adriansyah, menarik perhatian publik.

Di fase awal, administrasi perkara diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Selanjutnya penyerahan barang bukti hingga tersangka.

Kortas Tipikor menegaskan bahwa Tan Kian tidak dalam keadaan ditahan, membantah informasi yang beredar.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara bertahap melimpahkan berkas tiga perkara korupsi besar ke Kejaksaan Agung, termasuk kasus Asabri dan Jiwasraya, sebagai wujud sinergi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi.

Komisi Kejaksaan (Komjak) mendesak Kejaksaan Agung segera menunjuk Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) definitif pasca pengunduran diri Febrie Adriansyah. Ini alasannya.

Kortastipidkor Bareskrim Polri resmi menyerahkan penanganan Pelimpahan Perkara Eks Jampidsus Febrie Adriansyah ke Kejaksaan Agung, menandai sinergi antarlembaga dalam pemberantasan korupsi dan TPPU.

Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Plt Jampidsus) menetapkan dua tersangka, F dan DS, dalam dugaan kasus Korupsi Tata Kelola Batu Bara dan tindak pidana pencucian uang yang merugikan negara.

Polda Metro Jaya memamerkan uang tunai berbagai mata uang, 74 kilogram emas batangan, dokumen, dan barang elektronik hasil penggeledahan kasus dugaan korupsi dan TPPU. Barang sitaan diperoleh dari 12 lokasi di Jakarta Selatan dan Bogor. Nilai uang yang disita mencapai ratusan miliar rupiah, terdiri atas rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura. Seluruh hasil sitaan ditata di atas meja panjang dengan tumpukan uang dan deretan emas batangan.

Petugas membawa barang bukti hasil penggeledahan rumah mewah di kawasan Parahyangan Golf II, Sentul, Bogor, ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (9/7/2026). Barang bukti tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penggeledahan dilakukan oleh penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam penyidikan tiga perkara, yakni dugaan korupsi blackout batu bara di PLN, pengelolaan PT Asabri periode 2020–2025, serta penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI pada 2020–2025. Sebelumnya, penyidik menyita 74 kilogram emas batangan, uang tunai dalam mata uang asing dan rupiah dengan nilai sekitar Rp 476 miliar. Selain itu, turut diamankan dokumen, telepon genggam, dan sejumlah barang lain untuk kepentingan penyidikan. Hingga kini proses penyidikan masih berlangsung dan belum ada penetapan tersangka.

Putusan pidana lima tahun penjara terhadap mantan Sekretaris MA Nurhadi diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menegaskan sanksi atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya.

Dari penggeledahan pada dua kantor tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, surat, serta barang bukti elektronik.

AKP Deky Jonathan Sasiang, terseret kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan perkara peredaran narkoba.

AKP Malaungi dan Ais Setiawati tiba di Bareskrim pukul 16.30 WIB. Dengan tangan diborgol, AKP Malaungi tampak mengenakan kaos hitam.

Tim Penyidik Pidsus menemukan shadow company yang didirikan bersama Agung Winarno. Perusahaan itu diduga jadi tempat penampungan hasil kejahatan.

Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Propam Polri periksa anggota polisi berinisial YS yang diduga rangkap broker proyek di Pemkab Bekasi, membuka tabir praktik ilegal Polisi Rangkap Broker Proyek.

Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026).

Mantan Sekretaris MA Nurhadi berharap majelis hakim memberikan putusan adil dalam kasus gratifikasi dan TPPU yang menjeratnya, bahkan sempat menantang jaksa mubahalah.