Penegakan Hukum

Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung menyerahkan aset rampasan negara kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk menunjang operasional, menegaskan komitmen pemulihan aset dan penegakan hukum.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) berhasil tangkap buron kasus perusakan hutan, ARM alias Ical, yang telah lama masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Penangkapan ini menegaskan komitmen Kejati Sulut dalam pemberantasan kejahatan kehutanan.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) tengah mendalami dugaan pemerasan yang melibatkan tiga oknum jaksa terhadap Camat Pajo. Proses klarifikasi intensif ini dilakukan untuk memastikan integritas penegakan hukum dan memberikan keadilan.

Direktorat Jenderal Imigrasi akan mendeportasi 13 WNA Jepang yang terlibat dalam kasus scamming di Sentul City, Bogor, pekan ini, menegaskan komitmen penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat meresmikan Gedung Mandala Adhyaksa di Kota Bekasi. Fasilitas baru ini diharapkan meningkatkan sinergi dan kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut.

Polresta Mamuju berhasil membongkar praktik penyalahgunaan BBM subsidi ilegal, menyita lima kendaraan modifikasi dan mengamankan tersangka. Penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkap jaringan lebih luas.

Polres Cianjur gencar lakukan razia knalpot bising, berhasil amankan 1.326 motor dalam sebulan terakhir. Tindakan tegas ini untuk menjawab keluhan masyarakat dan menciptakan ketertiban lalu lintas.

Kejaksaan Agung melakukan mutasi terhadap Danke Rajagukguk dari posisi Kajari Karo menjadi jabatan fungsional, menyusul polemik penanganan kasus videografer Amsal Sitepu.

Penetapan Riza Chalid sebagai tersangka kasus korupsi Petral memicu desakan agar pemerintah segera pulangkan Riza Chalid ke Indonesia. Perannya yang besar dalam dugaan korupsi pengadaan minyak mentah disorot.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel mengapresiasi langkah Polda Jambi mengungkap penyalahgunaan BBM Subsidi, sekaligus memperkuat pengawasan dan sistem digitalisasi penyaluran untuk memastikan tepat sasaran.

Negara berhasil menguasai kembali lebih dari 5 juta hektare lahan hutan dari sektor perkebunan sawit dan pertambangan, menegaskan komitmen pemerintah dalam Penguasaan Kembali Hutan Negara dan melawan mafia hutan.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi memusnahkan barang bukti dari 98 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, didominasi kasus narkotika, sebagai wujud komitmen penegakan hukum dan pencegahan penyalahgunaan.

Kejaksaan Tinggi Maluku melimpahkan tersangka kasus korupsi ASN Kejari SBT berinisial SN ke penuntutan, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, dengan kerugian negara mencapai Rp798 juta.

Karantina Sulawesi Utara berhasil menyita empat boks daging anjing ilegal seberat 200 kg di Pelabuhan Manado, mencegah potensi penyebaran rabies dan melindungi kesehatan masyarakat.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan komitmen negara dalam melawan mafia hutan yang merugikan kekayaan alam Indonesia, sekaligus menyerahkan hasil penertiban kawasan hutan senilai triliunan rupiah untuk negara.

Pemerintah Indonesia berhasil merebut kembali lebih dari 5 juta hektare lahan hutan dari penguasaan sektor kelapa sawit dan pertambangan, menandai langkah signifikan dalam penegakan hukum dan pemulihan aset negara.

Analis politik senior menyoroti peran penting Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya di tengah dampak perang global, melalui pengamanan infrastruktur vital dan kolaborasi intelijen.

Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) berhasil mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar di Kabupaten Donggala. Dua terduga pelaku telah diamankan dan terancam hukuman berat.

Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, membenarkan dirinya sempat diperas oleh utusan KPK gadungan sebesar Rp300 juta. Modus penipuan KPK gadungan ini berhasil diungkap berkat kerja sama dengan aparat penegak hukum.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap tindakan intimidasi terhadap Satgas PKH sama dengan menghambat Kepala Negara, sekaligus menunjukkan komitmennya untuk melindungi petugas dan menyelamatkan kekayaan negara yang mencapai triliunan rupiah.