Kejaksaan Agung

Satuan Tugas Penegakan Hukum Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil memulihkan aset negara senilai Rp371,1 triliun sejak dibentuk Februari 2025, menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kekayaan alam Indonesia.

Anggaran pendapatan dan belanja negara dipastikan semakin kokoh setelah Kejagung menyerahkan dana hasil penyelamatan keuangan negara sebesar Rp11,4 triliun.

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan hasil penertiban dan penyelamatan uang negara senilai Rp11,4 triliun di Kejaksaan Agung, menambah total penyelamatan menjadi Rp31,3 triliun selama 1,5 tahun pemerintahannya.

Negara berhasil menguasai kembali lebih dari 5 juta hektare lahan hutan dari sektor perkebunan sawit dan pertambangan, menegaskan komitmen pemerintah dalam Penguasaan Kembali Hutan Negara dan melawan mafia hutan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memanfaatkan dana pemulihan aset negara triliunan rupiah untuk perbaikan sekolah, perumahan, dan infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan komitmen negara dalam melawan mafia hutan yang merugikan kekayaan alam Indonesia, sekaligus menyerahkan hasil penertiban kawasan hutan senilai triliunan rupiah untuk negara.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyerahkan dana sebesar Rp11,4 triliun ke kas negara, menunjukkan komitmen kuat dalam penegakan hukum dan penyelamatan aset negara, serta memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan dana penertiban Satgas PKH senilai triliunan rupiah akan dialokasikan untuk perbaikan sekolah dan rumah masyarakat, demi kesejahteraan rakyat.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap tindakan intimidasi terhadap Satgas PKH sama dengan menghambat Kepala Negara, sekaligus menunjukkan komitmennya untuk melindungi petugas dan menyelamatkan kekayaan negara yang mencapai triliunan rupiah.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan instrumen krusial untuk melindungi kekayaan negara demi kesejahteraan rakyat, serta memberantas berbagai pelanggaran yang merugikan keuangan negara.

Anang menambahkan, saat ini status mereka masih terperiksa dan belum ada keputusan apa pun terhadap status dan jabatan mereka.

Kejaksaan Agung mengungkap modus penipuan dalam proyek video profil desa di Karo, Sumatera Utara, yang melibatkan videografer bernama Amsal Sitepu.

Kejagung masih mendalami apakah ada keterlibatan penyelenggara negara dalam kasus penyimpangan pengelolaan tambang yang menjerat Samin Tan.

Satgas PKH menegaskan penetapan tersangka Samin Tan dalam Kasus Korupsi Pertambangan PT AKT menjadi peringatan serius bagi perusahaan lain yang belum memenuhi kewajiban negara, menunjukkan konsistensi penegakan hukum.

Kejaksaan Agung menetapkan ST, pengelola PT AKT, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin sejak 2017, menimbulkan kerugian negara. Simak detail penangkapan dan modus operandi PT AKT.

Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng Kejaksaan Agung untuk memperketat pengawasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis, menyusul kekhawatiran publik akan potensi penyimpangan dana dan mark-up harga.

Anggota DPR RI Rapidin Simbolon mendesak pendetailan Aturan Kerja Sosial KUHP baru untuk menghindari perbedaan interpretasi di lapangan, demi implementasi yang efektif dan objektif.

Kejaksaan Agung gencar terapkan Aplikasi Jaga Desa untuk pengawasan keuangan desa. Bagaimana inovasi digital ini mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan desa?

Kejaksaan Agung meluncurkan program Jaksa Garda Desa untuk mengawasi 1.238 desa di Banten, mencegah penyelewengan dana serta meningkatkan tata kelola desa yang transparan dan akuntabel.

Gubernur Banten Andra Soni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mendampingi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan program Jaga Desa guna memastikan pengawasan pembangunan dan keuangan desa berjalan efektif.