Kejaksaan Agung

Kejagung mulai menyiapkan infrastruktur agar tujuh kejari baru segera beroperasi.

Jamwas Rudi Margono menyebut Febrie Adriansyah bisa dijemput paksa bila kembali mangkir dari pemeriksaan TPPU.

Jampidsus Kuntadi berjanji mengevaluasi seluruh perkara usai dilantik di Kejagung. Ia menekankan integritas, objektivitas, dan transparansi. Simak detailnya.

Usai dilantik, Wakil Jaksa Agung Asep Nana menegaskan akan mengawal kebijakan ST Burhanuddin. Sinergi dan pengawasan jadi fokus.

Rinaldi Umar menggantikan Syarief Sulaeman Nahdi.

Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Indonesia mendesak pengacara kondang Hotman Paris untuk menghormati profesi wartawan, menyusul pernyataan kontroversialnya di Kejaksaan Agung yang dinilai merendahkan jurnalis. Simak selengkapnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin kini menjadi bagian dari tim penyidik khusus Kejaksaan Agung untuk menangani kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang eks Jampidsus Febrie Adriansyah, menarik perhatian publik.

Kejagung menyatakan pelimpahan dari Kortas Tipikor Polri hanya mencakup perkara TPPU yang berkaitan dengan kasus korupsi PT Asabri.

Kejagung menerbitkan tiga sprindik baru. Namun, terdapat perbedaan dengan sprindik yang sebelumnya diterbitkan Kortas Tipidkor Polri.

Di fase awal, administrasi perkara diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Selanjutnya penyerahan barang bukti hingga tersangka.

Kejagung menegaskan bahwa eks Jampidsus, Febrie Adriansyah, masih berada di Indonesia dan bersikap kooperatif.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang berhasil meredam polemik korupsi dengan mengoordinasikan pelimpahan perkara dari Polri ke Kejaksaan Agung.

Komisi Kejaksaan (Komjak) mendesak Kejaksaan Agung segera menunjuk Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) definitif pasca pengunduran diri Febrie Adriansyah. Ini alasannya.

KPK tidak dapat mengabilalih sebuah perkara hanya dengan asumsi proses penyidikan dan penanganan akan mandek.

Kasus mantan Jampidsus Febrie Adriansyah menyoroti integritas penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana proses ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan respons terkait pelimpahan tiga kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dari Kortastipidkor Polri ke Kejaksaan Agung.

Kortastipidkor Bareskrim Polri resmi menyerahkan penanganan Pelimpahan Perkara Eks Jampidsus Febrie Adriansyah ke Kejaksaan Agung, menandai sinergi antarlembaga dalam pemberantasan korupsi dan TPPU.

Komisi III DPR RI mendesak Kejaksaan Agung membentuk tim independen untuk mengusut tuntas kasus Febrie Adriansyah, mantan Jampidsus, demi objektivitas dan transparansi penegakan hukum.

Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Plt Jampidsus) menetapkan dua tersangka, F dan DS, dalam dugaan kasus Korupsi Tata Kelola Batu Bara dan tindak pidana pencucian uang yang merugikan negara.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa ambil alih kasus dugaan korupsi batu bara yang melibatkan mantan Jampidsus jika prosesnya terhambat, sesuai Undang-Undang KPK, memicu pertanyaan tentang k