KPK Telusuri Jejak Setoran Kantah ke Pusat di ATR/BPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan setoran berjenjang dari kantor pertanahan (Kantah) daerah ke kantor wilayah (Kanwil) hingga pusat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam perkara pengurusan sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB). Penelusuran ini bergulir setelah rangkaian penggeledahan dan penyitaan uang tunai lebih dari Rp 100 miliar yang terkait dengan penguasaan dana oleh Arif Sugiyanto (ARF), mantan Bupati Kebumen.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pemeriksaan terhadap sejumlah pihak di Kanwil Jawa Timur menguatkan dugaan aliran setoran ke tingkat atas yang antara lain mengalir melalui Arif Sugiyanto. Ia menyampaikannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).

"Di antaranya berkaitan dengan dugaan setoran ke atas yang dilakukan pihak kantor di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang di antaranya melalui Saudara ARF. Ini yang kemudian mengonfirmasi temuan saat rangkaian penggeledahan-penggeledahan bahwa dari pihak Saudara ARF ini ada penguasaan sejumlah uang yang nilainya cukup besar," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).

Dari rangkaian penggeledahan tersebut, tim KPK mengamankan barang bukti uang tunai dalam jumlah besar.

"Di mana dalam peristiwa penggeledahan tersebut KPK kemudian mengamankan barang bukti uang tunai senilai lebih dari Rp 100 miliar," ungkap Budi.

KPK secara maraton memanggil belasan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) di wilayah Jawa Timur. Pemeriksaan para saksi difokuskan untuk mengonfirmasi temuan dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai hasil penggeledahan yang diduga bagian dari aliran setoran dari Kantah ke Kanwil maupun pusat.

"Ini yang kemudian terus dilakukan penelusuran. Setoran ini seperti apa polanya, peruntukannya untuk siapa, untuk apa, dan sebagainya semuanya masih dalam proses penelusuran oleh penyidik dalam materi-materi pemeriksaan saksi," jelas Budi.

Budi menambahkan, nominal setoran yang ditelusuri beragam dan berkaitan erat dengan layanan pertanahan. Temuan tersebut sekaligus mengonfirmasi keluhan masyarakat mengenai mahalnya biaya pengurusan sertifikasi tanah di lapangan, mulai dari proses mutasi hingga penerbitan HGB.

"Jadi memang beragam ya, setoran ada yang berkaitan dengan setoran layanan pertanahan dan pelayanan pertanahan ini juga beragam ya nominasinya, termasuk ini mengonfirmasi keluhan dari masyarakat terkait tingginya biaya dalam pengurusan sertifikasi tanah, baik pengurusan mutasi, untuk sertifikasi HGB, dan sebagainya. Dan masyarakat juga artinya keluhan ini terjawab dengan adanya pengungkapan perkara oleh KPK," tuturnya.

Lembaga antirasuah berharap pengungkapan perkara ini dapat menjadi momentum perbaikan tata kelola layanan pertanahan agar ke depan lebih mudah diakses, transparan, murah, dan cepat.

"Harapannya pascaperkara ini terungkap ini menjadi momentum untuk kemudian melakukan perbaikan konteks sertifikasi tanah di Kementerian ATRBPN ini bagian dari pelayanan publik, sehingga KPK kemudian terus mendorong bagaimana pelayanan publik di sektor pertanahan ini ke depan bisa lebih murah, bisa lebih mudah diakses, dan tentunya bisa lebih cepat ya terkait dengan sertifikasi-sertifikasi pertanahan tersebut," ungkap Budi.

Deretan Kakantah Jatim Dipanggil di Hari yang Sama

Sebagai bagian dari pendalaman alur setoran, KPK memeriksa delapan Kepala Kantor Pertanahan di Jawa Timur di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur, Rabu (11/11/2026).

Mereka adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan (2024–sekarang) Herman Hidayat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang (April 2026–sekarang) Wawas Setiawan, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan (Mei 2026–sekarang) sekaligus mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk (2024–April 2026) Suwono Budi Hartono.

Penyidik juga memeriksa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro (April 2026–sekarang) Suamrlin, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar (April 2026–sekarang) Suharno, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun (April 2026–sekarang) Rully Handayani, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi sekaligus mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun (April 2024–April 2026) Adolf Severlianus Puahadi, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan (2025–sekarang) Muhammad Arifin Siregar.

Pada hari yang sama, pemeriksaan saksi juga diagendakan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Pihak-pihak yang dipanggil meliputi pihak swasta Rosario de Marshal alias Hercules, sopir Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Perri Dwi Cahyono, asisten Kantah Bogor I Wilson Tambunan, serta bagian legal PT Summarecon Agung Tbk Tredi Wibikasa.