MPR Tak Perlu Terbitkan Ketetapan Pemberhentian Gibran sebagai Wapres

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak perlu mengeluarkan ketetapan khusus untuk merespons pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat pengunduran diri yang telah diserahkan Gibran kepada pimpinan MPR dinilai sudah cukup menjadi pernyataan resmi bahwa dirinya berhenti dari jabatan tersebut.

Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI Taufik Basari mengatakan, tidak ada ketentuan dalam UUD 1945 maupun peraturan terkait yang mewajibkan MPR menerbitkan ketetapan sebagai respons atas surat pengunduran diri seorang Wakil Presiden.

“Tidak ada diatur soal merespons surat berhenti tadi dengan suatu ketetapan. Jadi enggak ada,” kata Taufik kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).

Menurut Taufik, penyerahan surat pengunduran diri tersebut merupakan tindakan yang bersifat deklaratoir. Dengan demikian, Gibran secara formal telah menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden melalui surat yang disampaikan kepada MPR.

“Ketika seseorang menyampaikan secara formal surat berhenti kepada lembaga seperti MPR, maka itu sifatnya adalah deklaratoir. Dia secara formil sudah mendeklarasikan dirinya berhenti dari jabatan,” ujarnya.

Berdasarkan penafsiran tersebut, kekosongan jabatan Wakil Presiden dapat dinyatakan terjadi sejak surat pengunduran diri diserahkan kepada MPR. Artinya, tidak perlu ada keputusan lebih lanjut dari MPR untuk menerima atau menolak pengunduran diri tersebut.

Meski demikian, Taufik mengakui masih terdapat ruang perbedaan penafsiran mengenai persoalan ini. Pasalnya, belum ada aturan yang secara tegas mengatur kapan surat pengunduran diri seorang Wakil Presiden menimbulkan akibat hukum.

“Jadi boleh aja kemudian ada yang menafsir bahwa harus diterima ditolak, boleh. Tapi karena enggak diatur, maka boleh juga kemudian ditafsir tidak perlu ada ketetapan terkait dengan menjawab surat tersebut,” jelasnya.

Taufik menambahkan, apabila MPR berpandangan bahwa surat pengunduran diri sudah cukup menjadi pernyataan resmi berhenti dari jabatan, lembaga tersebut dapat langsung melanjutkan proses pengisian posisi Wakil Presiden yang kosong.

Dia menegaskan, ketetapan MPR yang nantinya dipersiapkan melalui tim ad hoc bukan ditujukan untuk memberhentikan Gibran, melainkan menetapkan Wakil Presiden pengganti.

“Tim ad hoc hanya dalam rangka mempersiapkan ketetapan untuk penetapan wakil,” katanya.

Lebih lanjut, Taufik menyebut mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024.

Dalam mekanisme tersebut, MPR akan menggelar sidang paripurna untuk memilih satu dari dua calon Wakil Presiden yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Presiden yang terpilih selanjutnya dapat langsung dilantik dan ditetapkan melalui Ketetapan MPR. Menurut Taufik, seluruh tahapan tersebut memungkinkan untuk dilaksanakan dalam satu rangkaian sidang paripurna.

Sementara itu, MPR dijadwalkan menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada Jumat (13/11/2026). Rapat tersebut akan membahas langkah-langkah pengisian jabatan Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran.