Kementerian Atr Bpn

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan masih banyak aset daerah dobel klaim dan belum tersertifikasi, berpotensi menimbulkan masalah hukum. Hal ini mendorong percepatan penertiban aset.

Penyelesaian masalah ini akan melibatkan koordinasi lintas kementerian, mediasi di lapangan, serta langkah administratif yang cepat.

Menteri Transmigrasi (Mentrans) menduga maladministrasi di balik pembatalan SHM transmigran di Kotabaru, Kalsel, dan memastikan hak warga akan dikembalikan melalui eksekusi administratif dan mediasi.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid serius tuntaskan Penyelesaian Sengketa Tanah Kalsel di Kotabaru, memastikan hak masyarakat transmigran dipulihkan dan sertifikat yang dibatalkan dihidupkan kembali.

Komunitas 98 Resolution Network menyuarakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait pencabutan HGU Sugar Group di Lampung, menegaskan pentingnya pemulihan wibawa negara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengisyaratkan pencabutan moratorium izin perumahan Jabar akan dimulai Februari 2026 secara bertahap, berdasarkan kajian akademis untuk mengatasi masalah banjir dan mendorong hunian vertikal.

Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti merusak lingkungan, termasuk di sektor kehutanan dan pertambangan. Keputusan Presiden Prabowo ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan dan pene

PT PLN (Persero) melalui UIP Sulawesi berhasil mengamankan aset negara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Punagaya di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Proses sertifikasi lahan ini menjamin kepastian hukum aset penting negara dan mendukung pembangunan d

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil mengumpulkan denda administratif senilai Rp7,07 triliun dari 48 perusahaan di sektor sawit dan tambang. Pembayaran denda Satgas PKH ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan dan

Kementerian ATR/BPN mengimbau masyarakat pemilik girik untuk tidak cemas. Proses pengurusan sertifikat tanah girik masih dapat dilakukan, memastikan kepastian hukum hak atas tanah.

Anggota DPD RI mendesak pemerintah membongkar tuntas jaringan mafia tanah setelah kasus dugaan penyerobotan lahan Jusuf Kalla mencuat, menjadi momentum reformasi pertanahan nasional.

Nusron mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.

Anggota DPR RI Azis Subekti menekankan pentingnya dukungan terhadap larangan **alih fungsi lahan sawah** yang diperketat Presiden Prabowo, sebab ini adalah fondasi kedaulatan pangan nasional. Kenapa kebijakan ini krusial untuk masa depan bangsa?

Upaya kolaboratif antara Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN berhasil mencapai sertifikasi tanah wakaf lebih dari 11 ribu bidang hingga 2025, memastikan kepastian hukum dan pengelolaan produktif aset wakaf bagi kemaslahatan umat.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) AHY mendesak percepatan pembebasan lahan Tol Padang-Pekanbaru demi kelancaran proyek strategis nasional ini dan efisiensi waktu tempuh.

Komisi II DPR RI mendesak percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah demi menarik investasi besar dan meningkatkan kemandirian fiskal. Bagaimana anggaran miliaran rupiah mendukungnya?

Badan Bank Tanah menegaskan komitmennya mengelola pertanahan secara inklusif demi ekonomi berkeadilan, telah kelola 34.618 hektare tanah. Apa saja perannya?

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN dan Kemenag genjot percepatan sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah. Langkah ini penting untuk kepastian hukum dan jaga aset umat.

Menteri ATR/BPN mengungkapkan 123,1 juta bidang tanah di Indonesia telah terdaftar. Simak bagaimana program Pendaftaran Tanah memberikan kepastian hukum dan akses keadilan agraria bagi masyarakat.

Nusron mengatakan, pihaknya akan mengecek lahan tersebut. Sebab, lahan yang diklaim oleh ormas itu belum terbukti milik ahli waris.