Kementerian Atr Bpn

Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, bersinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk optimalisasi aset tanah Gowa, membuka jalan bagi peningkatan Pendapatan As

Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat (BPN Jakbar) memperkenalkan Layanan Cantik, konsultasi keliling gratis yang inovatif, mendekatkan akses informasi pertanahan bagi warga.

Kantor Pertanahan Kabupaten Blora menargetkan proses ganti rugi lahan Bendungan Karangnongko di Blora rampung pada 2026, menjadi langkah penting proyek strategis nasional.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memastikan tahapan pembangunan Sekolah Rakyat di Kampung Irliga, Distrik Bpiri, Jayawijaya, telah berjalan sejak 2025. Proyek ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan generasi muda di wilayah tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencetak sejarah dengan meraih rekor MURI untuk sertifikasi aset DKI Jakarta terbanyak se-Indonesia, mencapai 3.922 sertifikat senilai Rp102 triliun.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan masih banyak aset daerah dobel klaim dan belum tersertifikasi, berpotensi menimbulkan masalah hukum. Hal ini mendorong percepatan penertiban aset.

Penyelesaian masalah ini akan melibatkan koordinasi lintas kementerian, mediasi di lapangan, serta langkah administratif yang cepat.

Menteri Transmigrasi (Mentrans) menduga maladministrasi di balik pembatalan SHM transmigran di Kotabaru, Kalsel, dan memastikan hak warga akan dikembalikan melalui eksekusi administratif dan mediasi.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid serius tuntaskan Penyelesaian Sengketa Tanah Kalsel di Kotabaru, memastikan hak masyarakat transmigran dipulihkan dan sertifikat yang dibatalkan dihidupkan kembali.

Komunitas 98 Resolution Network menyuarakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait pencabutan HGU Sugar Group di Lampung, menegaskan pentingnya pemulihan wibawa negara.

Kanwil BPN Jatim menunjukkan komitmennya dalam mendukung investasi dengan fasilitasi bimtek Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi pelaku usaha. Bagaimana langkah ini mempercepat perizinan?

Anggota Komisi II DPR RI mendesak Kementerian ATR/BPN segera menuntaskan sengketa lahan Serdang Bedagai yang telah berlarut selama lima tahun, khawatir memicu gesekan sosial jika dibiarkan.

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN berkomitmen mempercepat Pendaftaran Tanah Ulayat Papua. Langkah ini bertujuan melindungi hak adat dan memastikan kesejahteraan masyarakat lokal.

Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan mendesak TNI untuk segera melakukan sertifikasi tanah guna mengamankan aset negara, menyusul 527 kasus pertanahan yang belum bersertifikat.

Nusron menyebut bahwa untuk melawan mafia tanah perlu memperkuat internal BPN.

Anggota DPD RI mendesak pemerintah membongkar tuntas jaringan mafia tanah setelah kasus dugaan penyerobotan lahan Jusuf Kalla mencuat, menjadi momentum reformasi pertanahan nasional.

Nusron mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.

Anggota DPR RI Azis Subekti menekankan pentingnya dukungan terhadap larangan **alih fungsi lahan sawah** yang diperketat Presiden Prabowo, sebab ini adalah fondasi kedaulatan pangan nasional. Kenapa kebijakan ini krusial untuk masa depan bangsa?

Upaya kolaboratif antara Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN berhasil mencapai sertifikasi tanah wakaf lebih dari 11 ribu bidang hingga 2025, memastikan kepastian hukum dan pengelolaan produktif aset wakaf bagi kemaslahatan umat.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) AHY mendesak percepatan pembebasan lahan Tol Padang-Pekanbaru demi kelancaran proyek strategis nasional ini dan efisiensi waktu tempuh.