Dedi Mulyadi Jelaskan Tujuan ke Istana, Bantah Bahas Kursi Wapres

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluruskan kabar seputar kehadirannya di Istana Kenegaraan pada 10 November 2026 lalu. Ia menegaskan kedatangannya saat itu sama sekali tidak berkaitan dengan pembahasan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Dedi, kunjungannya ke Istana, yang bertepatan dengan hari ketika Gibran menyampaikan keinginan mundur dari jabatannya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto semata-mata untuk menghadiri penganugerahan gelar pahlawan nasional bagi dua tokoh asal Jawa Barat, yakni Marsekal TNI R Suryadi Suryadarma dan KH Abbas Abdul Jamil.

"Tanggal 10 November itu saya diundang ke Istana untuk menghadiri penganugerahan gelar pahlawan. Satu, Bapak Marsekal Madya R Suryadi Suryadarma, almarhum. Dua, Bapak KH Abbas, almarhum. Jadi ke situ menghadiri acara penganugerahan, enggak ad kaitannya dengan persoalan cawapres," kata Dedi dalam media sosialnya, Minggu (15/11).

Dedi menilai penunjukan calon wakil presiden pengganti Gibran sepenuhnya merupakan hak prerogatif dan kewenangan Presiden Prabowo Subianto, sehingga dirinya tidak memikirkan hal tersebut.

Alih-alih memikirkan dinamika kursi wakil presiden, Dedi menyatakan fokus utamanya saat ini tertuju pada pembenahan Jawa Barat dalam dua tahun mendatang, mulai dari kondisi jalan mulus, rumah warga yang layak, hingga kelulusan anak-anak sekolah.

"Yang saya pikirkan gimana dalam dua tahun ke depan jalan-jalan di Jabar mulus, rumah rakyatnya bagus, anak-anak sekolahnya pada lulus. Itu saja yang dipikirkan oleh saya sekarang ini. Hatur nuhun ya," ucap Dedi.

Kronologi Pengunduran Diri Gibran

Sebagaimana diketahui, pada 10 November 2026 Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatannya, informasi yang kemudian dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Gibran selanjutnya resmi menyatakan berhenti sebagai Wakil Presiden pada 12 November 2026 dengan menyerahkan surat pengunduran diri ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menerangkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki tenggat waktu paling lama 14 hari terhitung sejak penyerahan surat tersebut untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden ke MPR.