Prabowo: Biaya Jadi Anggota DPR Rp50 Miliar, Itu Pun Belum Tentu Menang

Presiden Prabowo Subianto menyerukan perombakan besar pada sistem politik dan ekonomi nasional. Kepala Negara mengingatkan agar demokrasi Indonesia tidak jatuh ke tangan pemilik modal besar, sekaligus memastikan roda perekonomian kembali berjalan sesuai rel konstitusi.

Pesan lugas tersebut disampaikan Prabowo dalam acara Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu,Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Di hadapan peserta tanwir, ia menegaskan bahwa demokrasi yang sehat tidak boleh dikendalikan oleh kekuatan uang yang tidak sah. 

"Kita ingin demokrasi, tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera, bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang, uangnya didapat dengan cara tidak halal," ujar Prabowo dikutip dari Antara.

Prabowo secara khusus mengkritik mahalnya ongkos politik untuk meraih jabatan publik yang dinilai sudah mendesak untuk dikoreksi. Ia mencontohkan, biaya pencalonan kepala daerah kini dapat menembus angka puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

Kondisi serupa juga terjadi pada pemilihan legislatif. Untuk menjadi anggota DPR, biaya yang harus dikeluarkan bisa mencapai Rp40 miliar hingga Rp50 miliar, itu pun tanpa ada jaminan kemenangan. Situasi ini, menurut Prabowo, patut dipertanyakan kesesuaiannya dengan cita-cita luhur para pendiri bangsa.

Karena itu, Presiden mengajak para elite politik, termasuk para ketua umum partai politik untuk berani duduk bersama membenahi sistem politik nasional. Ia mengaku telah menjalin komunikasi dengan sejumlah pimpinan partai dan menangkap adanya kesepahaman mengenai urgensi perubahan tersebut. 

"Alhamdulillah kita sudah semakin ada kesadaran. Hampir semua ketua umum partai yang saya ajak bicara paham,mengerti, sadar kita harus adakan perbaikan sistem politik," katanya.

Luruskan Ekonomi Sesuai Pasal 33 dan 34 UUD 1945

Di luar agenda reformasi politik, Prabowo juga membulatkan tekad untuk membenahi sistem ekonomi nasional di sisa masa mandat kepemimpinannya. Ia menilai, arah ekonomi sebelumnya telah melenceng dari amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 

Prabowo menekankan bahwa perekonomian nasional harus dibangun sebagai usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan, bukan sekadar mengeruk keuntungan bagi segelintir kelompok atau pihak tertentu. Ia pun mengingatkan kembali prinsip konstitusi bahwa cabang-cabang produksi yang vital bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak wajib dikuasai negara, serta seluruh bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya harus dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

"Saya bertekad sisa mandat akan saya teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang saya anggap tadinya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945," kata Presiden menegaskan. 

Ia memastikan arah kebijakan pemerintah saat ini telah kembali berorientasi penuh pada Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan semangat kebersamaan dan asas kekeluargaan sebagai fondasi utama pengelolaan ekonomi bangsa.

"Alhamdulillah, sekarang kita berorientasi kepada Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, kebersamaan tadi, berdasar atas asas kekeluargaan," kata Prabowo.