Prabowo: Negara Tak Boleh Lagi Dibohongi soal Laporan Ekspor

Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekad pemerintahannya untuk merombak sistem ekonomi nasional agar pengelolaan kekayaan alam Indonesia benar-benar berpihak pada kemakmuran rakyat, bukan justru mengalir keluar negeri.

Pernyataan tegas itu disampaikan Kepala Negara saat menghadiri acara Tanwir Muhammadiyah 2026 dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11). Di hadapan peserta tanwir, Prabowo menyatakan bahwa fokus utama kabinetnya saat ini adalah meluruskan tata kelola yang selama ini keliru.

"Yang dikerjakan oleh pembantu-pembantu saya semua ini, yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo dikutip dari Antara.

Prabowo menyoroti ironi besar di balik melimpahnya sumber daya alam Indonesia yang sejak berabad-abad lalu menjadi incaran bangsa-bangsa lain. Menurutnya, pengelolaan kekayaan tersebut belum memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan warga karena sebagian besar hasilnya justru dibawa ke luar negeri dan tidak sepenuhnya kembali ke tanah air.

Ia pun mempertanyakan celah sistem ekonomi yang membuat kekayaan nasional mudah bocor keluar, sembari menekankan bahwa negara harus segera menertibkan berbagai penyimpangan tersebut. Bagi Prabowo, jalan keluarnya adalah mengembalikan arah ekonomi nasional pada ruh Pasal 33 UUD 1945, yakni perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

"Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan kata Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita. Ini yang dititip kepada kita, dan ini hampir hilang," ujarnya.

Patok Minimal 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara

Sebagai langkah konkret di lapangan, Prabowo menginstruksikan jajaran kementerian terkait, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan tata kelola sektor pertambangan memberi porsi manfaat yang jauh lebih besar bagi kas negara. Ia mematok ketentuan bahwa minimal 70 persen hasil pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) harus dinikmati oleh negara. 

Tak berhenti di hulu, pemerintah juga memperketat pengawasan arus keluar komoditas melalui kebijakan ekspor satu pintu. Mekanisme ini dirancang untuk menutup celah manipulasi volume komoditas yang kerap merugikan penerimaan negara.

"Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton," tegas Prabowo.

Menutup pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa seluruh langkah pembenahan ekonomi ini merupakan bagian dari tanggung jawab kepemimpinan untuk menyelamatkan aset bangsa, menekan angka kemiskinan, sekaligus menjamin seluruh rakyat Indonesia ikut merasakan buah pembangunan.