Dpr
Topik Populer
Berita Utama
Berita Terbaru
-
-
berita kontributor Peran Lengkap 13 Tersangka Kelompok Anarko Pembuat Ricuh di Jalan Cikapayang Bandung
-
-
barbara szymanowska Dubes Polandia Optimistis: Kerja Sama Ekonomi Indonesia Polandia Terus Tumbuh dan Menguat
-
beda pendapat hakim Hakim Mulyono Nyatakan Beda Pendapat di Kasus Minyak Mentah Pertamina: Keputusan Bisnis atau Korupsi?
Berita Populer
-
Polresta Tanjungpinang Tangkap Empat Operator Judi Online Jaringan Kamboja, Terancam Denda Rp10 Miliar
-
Mensos Coret Permanen 11.000 Penerima Bansos yang Terlibat Judol di Awal 2026
-
Ratusan WNA Ditangkap Polisi dari Markas Judi Online di Jakarta, Ketua DPR Desak Penindakan Dilakukan Berkala
-
Polisi Bongkar Markas Judi Online Jaringan WNA di Jakarta, DPR Desak Ruang Siber Nasional Diperkuat
-
321 WNA Ditangkap dari Markas Judi Online di Jakarta, DPR Minta Polri dan PPATK Telusuri Pemodal
Berita Utama Lainnya
Anggota Komisi III DPR, Hinca Pandjaitan, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat yang diambil Kejagung dalam menangani perkara tersebut.
Kepala Badan Keahlian DPR RI, Bayu Dwi Anggono, memastikan ruang lingkup RUU tersebut dibatasi secara tegas agar tidak meluas ke sektor lain.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan keputusan bebas videografer Amsal Sitepu tidak dapat ditentang oleh Kejaksaan, baik melalui banding atau kasasi.
Menurutnya, pencopotan tersebut penting sebagai bentuk tanggung jawab dan pembelajaran agar kesalahan serupa tidak terulang.
Komisi III DPR gelar rapat dengan Kejaksaan terkait kasus Amsal Sitepu, membahas penetapan tersangka, dugaan intimidasi, hingga polemik harga jasa video.
Pola kerja seperti ini berpotensi membuat hari Jumat menjadi bagian dari akhir pekan panjang, sehingga efektivitas pelayanan publik perlu jadi perhatian utama.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana hari ini bertemu DPR dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII.
PAN mengapresiasi keputusan pemerintah yang memastikan tidak adanya kenaikan harga BBM per 1 April 2026.
Andrie belum bisa dijenguk kecuali oleh keluarga dan Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya.
Baru sekitar 8 persen atau 42 daerah yang mengalokasikan APBD untuk pengembangan transportasi publik.