DPR
NasDem Belum Bersikap, DPR Tunggu Surat Resmi soal Gibran Mundur WapresDPR menanti surat resmi pengunduran diri Gibran. NasDem sebut akan patuh konstitusi, sementara Mensesneg mengungkap niat mundur disampaikan ke Presiden.
News•Alasan Anggota DPR Bentangkan Tulisan 'Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan'Usai paripurna DPR, Yanuar Arif Wibowo bentangkan tulisan soal Gibran Rakabuming Raka dan mengaku meneken usulan HMP.
Dukungan HMP di DPR Meluas Soal Gibran, Mardani Klaim Lebih dari 25 AnggotaMardani Ali Sera menyebut dukungan HMP di DPR soal ijazah Gibran sudah melampaui 25 anggota. Ia juga menunjukkan dokumen bertanda tangan.
DPR Awasi 12 Isu Strategis, dari Bansos hingga Penyadapan PrabowoKetua DPR RI Puan Maharani memaparkan 12 isu strategis yang jadi fokus pengawasan pada Masa Persidangan II 2026-2027. Ini ruang lingkupnya.
News•Demo 10 November 2026, Gubernur DKI Minta Fasilitas Umum DijagaPramono Anung mengingatkan peserta Demo 10 November 2026 di Jakarta agar tertib dan tidak merusak fasilitas publik. Ia menegaskan sekolah tetap normal.
News•Lalin Sekitar DPR Diprediksi Padat Saat Demo, Rekayasa Situasional DisiapkanDemo di DPR/MPR RI diperkirakan membuat sejumlah ruas padat. Rekayasa lalin bersifat situasional. Daftar jalan serta kantong parkir ada di sini.
News•Jelang Rapat Komisi III dengan Kapolri, Agenda Kasus Penyadapan Presiden DiungkapKomisi III DPR memanggil Kapolri membahas penyadapan Presiden. Rapat dijadwalkan Kamis (12/11/2026). Siapa yang bertanggung jawab dan motif akan dikupas.
News•DPR: Polri Harus Telusuri Motif dan Penerima Hasil Penyadapan PrabowoDPR mendorong penanganan perkara tersebut harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti.
News•Panja Komisi III Sepakati Ubah Judul RUU Perampasan Aset, Ini Fokus yang DitekankanKomisi III DPR menyetujui perubahan judul RUU Perampasan Aset. Pemerintah ingin ruang lingkup diperjelas. Aspirasi publik juga disebut jadi pertimbangan.
News•Pembahasan RUU Perampasan Aset Dipercepat, Ini Mekanisme yang DitawarkanPemerintah dan DPR mempercepat RUU Perampasan Aset.
News•Pemerintah Serahkan DIM RUU Perampasan Aset, Komisi III Bentuk PanjaPemerintah menyerahkan DIM RUU Perampasan Aset ke Komisi III DPR. Panja disetujui dan target pembahasan dipatok pada Masa Persidangan II 2026–2027.
News•Anggota DPR Ini Sebut Penyadapan Ilegal Bahayakan Stabilitas NegaraAnggota Komisi III DPR Gus Falah dukung penuh Kapolri usut tuntas penyadapan ilegal masif yang sasar Presiden hingga tokoh politik.
Respons Usulan Luhut, Komisi III DPR Buka Opsi Revisi UU TipikorKomisi III DPR merespons usulan Luhut soal batas risiko bisnis dan korupsi. Opsi revisi UU Tipikor dibuka, pendalaman dimulai usai RDPU.
News•Soroti RUU Perampasan Aset, Anggota DPR Pertanyakan Motif AsingDalam RDPU, anggota Komisi III DPR mempertanyakan potensi pengaruh asing di RUU Perampasan Aset dan menekankan pencegahan penyalahgunaan kewenangan APH.
News•Kondisi Kesehatan Anggota DPR Gandung Pardiman Sebelum MeninggalAnggota DPR dari Fraksi Golkar, Gandung Pardiman, meninggal di RS Panti Rapih Yogyakarta. Keluarga membeberkan kondisi demamnya hingga drop dini hari.
News•Anggota DPR Gandung Pardiman Meninggal Dunia di RS Panti RapihAnggota DPR dari Golkar, Gandung Pardiman, wafat di RS Panti Rapih Yogyakarta. Keluarga menyampaikan jadwal pemakaman hari ini. Ini pernyataan putranya.
Gandung Pardiman Tutup Usia, Golkar Kenang Dedikasinya Melayani RakyatAnggota Komisi VII DPR Gandung Pardiman meninggal Selasa pagi. Sekjen Golkar Sarmuji membenarkan kabar duka dan menyebut almarhum sudah lama sakit.
News•Anggota DPR Dorong Pengelolaan Sampah Sirkular dan Akses Listrik di Pegunungan BintangMenurut Arif, persoalan sampah masih menjadi tantangan yang perlu ditangani dari hulu.
DPR Gandeng 120 Kelompok Masyarakat, Revisi UU Pemilu DikebutKomisi II DPR menyiapkan dialog dengan ratusan pihak untuk Revisi UU Pemilu. Draf ditargetkan rampung akhir 2026 sebelum dibahas di paripurna.
DPR Tak Setuju Pansel KPU Dibentuk Sekarang, Usulkan 2 Jalan KeluarAhmad Doli Kurnia menilai pembentukan Pansel KPU saat ini berisiko karena revisi UU Pemilu masih berjalan. Ia menyodorkan dua opsi.