Dpr

25 Juli 2024

Berita Utama

Berita Terbaru

Berita Utama Lainnya

{{caption}}
Kejagung Periksa Kajari Karo Soal Kasus Amsal, DPR Sebut Harus Jadi Pelajaran buat Jaksa

Anggota Komisi III DPR, Hinca Pandjaitan, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat yang diambil Kejagung dalam menangani perkara tersebut.

{{caption}}
DPR: RUU Penyadapan Hanya untuk Penegakan Hukum, Bukan Intelejen

Kepala Badan Keahlian DPR RI, Bayu Dwi Anggono, memastikan ruang lingkup RUU tersebut dibatasi secara tegas agar tidak meluas ke sektor lain.

{{caption}}
DPR Tegaskan Vonis Bebas Amsal Sitepu Sudah Final, Tidak Bisa Dibanding dan Dikasasi

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan keputusan bebas videografer Amsal Sitepu tidak dapat ditentang oleh Kejaksaan, baik melalui banding atau kasasi.

{{caption}}
Anggota Komisi III DPR Minta Kejari Karo Dicopot Buntut Kasus Amsal Sitepu

Menurutnya, pencopotan tersebut penting sebagai bentuk tanggung jawab dan pembelajaran agar kesalahan serupa tidak terulang.

{{caption}}
DPR Panggil Kejari Karo Bahas Kasus Amsal Sitepu

Komisi III DPR gelar rapat dengan Kejaksaan terkait kasus Amsal Sitepu, membahas penetapan tersangka, dugaan intimidasi, hingga polemik harga jasa video.

{{caption}}
DPR Wanti-Wanti Kebijakan WFH ASN Setiap Jumat: Pilihan Hari Tak Ideal, Khawatir Berubah Jadi Long Weekend

Pola kerja seperti ini berpotensi membuat hari Jumat menjadi bagian dari akhir pekan panjang, sehingga efektivitas pelayanan publik perlu jadi perhatian utama.

{{caption}}
Rapat dengan DPR, Kemenpar Ungkap Strategi Jaga Target Pariwisata 2026 di Tengah Tekanan Global

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana hari ini bertemu DPR dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII.

{{caption}}
Ketua Fraksi PAN DPR Apresiasi Keputusan Pemerintah Tak Menaikkan Harga BBM

PAN mengapresiasi keputusan pemerintah yang memastikan tidak adanya kenaikan harga BBM per 1 April 2026.

{{caption}}
2 Pekan Usai Disiram Air Keras, Andrie Yunus Masih di HCU, Perawatan Melekat dan Intensif

Andrie belum bisa dijenguk kecuali oleh keluarga dan Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya.

{{caption}}
DPR Dorong Pemerintah Terbitkan Inpres Percepatan Transportasi Publik

Baru sekitar 8 persen atau 42 daerah yang mengalokasikan APBD untuk pengembangan transportasi publik.