Anggaran DKI Tersendat Usai DBH Dipangkas Rp 14,997 T, DPRD Singgung 61 Ribu Siswa

Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta sebesar Rp 14,997 triliun dinilai membebani penyusunan anggaran Pemerintah Provinsi DKI. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ramly HI Muhamad menyebut Pemprov kini harus menata ulang program yang diprioritaskan.

Pernyataan itu ia sampaikan di hadapan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, anggota DPR RI, dan DPD Dapil DKI Jakarta dalam acara silaturahmi di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Ramly menekankan kebutuhan di sektor pendidikan dan kesehatan masih tinggi, sementara ruang fiskal menyempit setelah pemangkasan DBH.

DBH Dipangkas, Penyusunan Anggaran Tersendat

Ia menggambarkan beban penyusunan anggaran yang kian berat pascapemangkasan tersebut.

"Bersamaan anggaran dipotong Rp 14,997 triliun. Cukup besar sehingga merepotkan bagi teman-teman Dewan mulai menyusun apa sebenarnya yang harus dipotong," kata Ramly.

Menurut Ramly, besarnya pemotongan DBH berdampak langsung pada pembahasan anggaran di DPRD karena Pemprov DKI harus menentukan kembali program-program yang menjadi prioritas.

Ia menambahkan, meski pemerintah pusat telah menegaskan anggaran pendidikan dan kesehatan tidak boleh dipangkas, kebutuhan di lapangan masih besar.

Sekolah Gratis: 61 Ribu Siswa Belum Tertampung

Di pendidikan, Ramly menyoroti daya tampung program sekolah gratis yang dinilai belum seimbang dengan jumlah lulusan.

"Jakarta ini yang lulus sama pagu yang dipersiapkan tidak berimbang, masih 61.000 siswa Jakarta yang tidak dapat sekolah gratis," ujarnya.

Ramly mengingatkan, penambahan sekolah gratis dilakukan bertahap: pada 2025 terdapat 40 sekolah gratis. Untuk 2026, DPRD mengusulkan penambahan 258 sekolah, namun yang disetujui hanya 103 karena keterbatasan anggaran.

"2026 muncul lagi usulan 258 sekolah gratis, tapi ternyata yang disetujui adalah 103, masih kurang 150-an lagi. Kita kejar terus tapi anggaran sudah dipotong," ucap Ramly.

Kesehatan Terimbas, Ada Usulan Pengembalian DBH

Pada sektor kesehatan, ia menyebut Pemprov DKI tengah meningkatkan kualitas layanan rumah sakit agar mampu bersaing dengan negara tetangga, namun pengadaan alat kesehatan terkendala anggaran.

"Teman-teman Dewan mengejar untuk mencicil alat-alat, tidak ada anggaran. Ini yang perlu kita sampaikan curhat kepada teman-teman dari DPR RI untuk dapat diperjuangkan," katanya.

Ramly berharap dukungan anggota DPR RI untuk memperjuangkan pengembalian sebagian DBH Jakarta guna membantu pembiayaan program prioritas daerah.

"Kalau diperjuangkan setengah saja dari Rp 14,997 triliun maka kita tidak perlu lagi memakai dana obligasi. Itu saja yang kita ingin sampaikan kepada teman-teman dari DPR RI karena kita sama-sama mewakili masyarakat Jakarta," ujar Ramly.