Dana Bagi Hasil
-
Ekonomi •AKPSI Optimistis Kebijakan Ekspor Sawit Satu Pintu Perbaiki Tata Kelola Niaga NasionalAsosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) yakin kebijakan ekspor sawit satu pintu akan mereformasi tata kelola niaga sawit, mengatasi praktik underpricing, dan meningkatkan pendapatan negara serta daerah.
-
News •Percepatan Penyaluran TKD NTT 2026 Mendesak, DJPb Soroti DAK Fisik dan DBHDirektorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menyoroti perlunya percepatan dalam Penyaluran TKD NTT 2026, khususnya pada komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Bagi Hasil (DBH), untuk mengoptimalkan dukungan APBN.
-
News •Mendagri Ingatkan Kepala Daerah: Korupsi dan Pemborosan Bisa Hancurkan Kepercayaan PublikMendagri mendorong asosiasi kepala daerah untuk lebih aktif membangun narasi positif dengan mempublikasikan prestasi dan inovasi daerah secara berkelanjutan.
-
Ekonomi •Gubernur Soroti Ketimpangan Ekonomi Maluku Utara di Musda GolkarGubernur Sherly Tjoanda menyoroti ketimpangan ekonomi Maluku Utara yang tinggi meski pertumbuhan ekonomi mencapai 34 persen, memicu pertanyaan tentang pemerataan kesejahteraan masyarakat.
-
Ekonomi •Hulu Sungai Utara Pimpin Realisasi Dana Transfer Daerah di Kalsel Periode Awal 2026Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) mencatat realisasi Dana Transfer Daerah (TKD) tertinggi di lingkup KPPN Tanjung hingga Maret 2026, menunjukkan efisiensi penyaluran dana desa yang signifikan.
-
Ekonomi •Mengurai Dampak Ekonomi Hulu Migas: Penopang Vital Perekonomian Daerah dan NasionalIndustri hulu migas memiliki dampak ekonomi hulu migas yang strategis, mendorong pertumbuhan daerah melalui berbagai multiplier effect, mulai dari penerimaan negara hingga penciptaan lapangan kerja.
-
News •KPPN Manokwari Salurkan Rp624,51 Miliar Penyaluran Dana Transfer Daerah untuk Enam Pemda Papua BaratKantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari telah menyalurkan Rp624,51 miliar Penyaluran Dana Transfer Daerah (TKD) kepada enam pemerintah daerah di Papua Barat hingga Februari 2026, menunjukkan tren positif dan peningkatan signifikan.
-
News •Pemprov Sulteng Terima Rp2,13 Triliun Dana Transfer Daerah 2026, Ini RinciannyaPemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) akan menerima total alokasi Dana Transfer Daerah (TKD) sebesar Rp2,13 triliun pada tahun 2026, didominasi oleh DAU dan DBH, yang menjadi penopang utama pembangunan daerah.
-
News •Penyaluran TKD Papua Barat Januari 2026 Capai Rp658,91 Miliar, DAU Dominasi AnggaranDirektorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi penyaluran TKD Papua Barat pada Januari 2026 telah mencapai Rp658,91 miliar, dengan Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi penopang utama.
-
News •Gubernur DKI Jakarta Pastikan Pembangunan Taman Bendera Pusaka Tak Gunakan APBDGubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan biaya pembangunan Taman Bendera Pusaka senilai Rp100 miliar sepenuhnya berasal dari skema non-APBD, mendorong kemandirian Jakarta.
-
News •Kenaikan Insentif RT/RW DKI Jakarta Tertunda Akibat Pemotongan DBH Rp15 TriliunGubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui Kenaikan Insentif RT/RW DKI Jakarta belum terealisasi. Apa penyebab penundaan dan bagaimana kelanjutan janji kampanye ini?
-
Ekonomi •Transfer APBN Kaltim 2025 Capai Rp40,2 Triliun, Dorong Pembangunan DaerahRealisasi Transfer APBN Kaltim 2025 mencapai Rp40,2 triliun, didominasi Dana Bagi Hasil, untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, dan layanan publik. Simak rinciannya!
-
Ekonomi •Realisasi TKD Kalsel Rp30,13 Triliun Wujudkan Pemerataan Pembangunan DaerahKantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Selatan mencatat realisasi TKD Kalsel mencapai Rp30,13 triliun hingga akhir 2025, berperan strategis dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan layanan publik.
-
Ekonomi •Pendapatan Transfer Blora Anjlok Rp362,29 Miliar di APBD 2026, Ini PenyebabnyaAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Blora 2026 diproyeksikan mengalami penurunan signifikan pada Pendapatan Transfer Blora sebesar Rp362,29 miliar. Cari tahu faktor-faktor utama di balik pengurangan alokasi dana dari pemerintah pusat ini.
-
Politik •Gubernur Jabar Ungkap Penyebab Kurang Bayar Proyek Jabar 2025 Capai Rp621 MiliarGubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasan di balik kurang bayar proyek Jabar 2025 senilai Rp621 miliar, yang disebabkan oleh berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
-
Politik •Komisi XI DPR Reses di Babel, Soroti Kontribusi PT Timah untuk Pembangunan DaerahKomisi XI DPR RI menggelar reses di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meninjau langsung kontribusi PT Timah terhadap negara dan masyarakat, khususnya dalam bentuk pajak, royalti, serta manfaat pembangunan daerah.
-
Ekonomi •Pemprov Kaltim Revisi APBD 2026, Pendapatan Transfer Pusat Anjlok Rp6,19 TriliunPemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melakukan revisi signifikan terhadap Rancangan APBD 2026 menyusul penurunan drastis pendapatan transfer dari pemerintah pusat, memicu penyesuaian total penerimaan daerah.
-
Ekonomi •DJPb Kalsel Catat Realisasi TKD Capai 84,18 Persen per Oktober, Lampaui Tahun LaluRealisasi TKD Kalsel per Oktober 2025 mencapai Rp25,72 triliun atau 84,18 persen dari pagu Rp30,55 triliun, menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. DJPb Kalsel terus mendorong optimalisasi dana daerah.
-
Ekonomi •Pemkab Purwakarta Pastikan Pelunasan Utang Warisan Rp19,7 Miliar ke Desa Bulan IniPemerintah Kabupaten Purwakarta komitmen melunasi utang warisan sebesar Rp19,7 miliar kepada desa-desa pada bulan ini, menyelesaikan persoalan Pelunasan Utang Warisan Purwakarta yang berlarut-larut.
-
Ekonomi •Pemkab Purwakarta Siap Lunasi Utang Dana Bagi Hasil Rp19,7 Miliar ke DesaPemerintah Kabupaten Purwakarta memastikan akan segera melunasi Utang Dana Bagi Hasil sebesar Rp19,7 miliar kepada seluruh desa di wilayahnya bulan ini, mengakhiri polemik yang berlangsung lama.