HNW Sebut Pramono Punya 'Jalur Tol' Perjuangkan DBH Jakarta

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memiliki jalur komunikasi politik yang dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan dana bagi hasil Jakarta kepada pemerintah pusat.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memiliki “jalur tol” untuk memperjuangkan persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta kepada pemerintah pusat melalui komunikasi politik di DPR RI.

Pernyataan tersebut disampaikan Hidayat dalam acara Silaturahmi Bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta, DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta, dan DPD RI Dapil DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Awalnya, Hidayat menyinggung pembahasan DBH yang berkaitan erat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Menurut dia, jumlah anggota DPR RI dari Dapil Jakarta yang duduk di Banggar tidak banyak.

Karena itu, Hidayat menilai Pramono dapat memanfaatkan jalur komunikasi yang lebih cepat melalui pimpinan DPR RI, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. Keduanya berasal dari partai politik yang sama dengan Pramono, yakni PDI Perjuangan (PDIP).

“Pak Gubernur pasti punya jalur-jalur tol gitu ya, tol yang sangat cepat gitu ya. Karena kalaupun Badan Anggaran pasti ada ketuanya. Nah, beliau tahu tuh Ketua Badan Anggaran itu siapa, gitu ya. Dan Ketua Badan Anggaran pasti ada Ketua DPR-nya. Apalagi, beliau bisa lebih tahu lagi,” kata Hidayat.

Ia menilai komunikasi antarlembaga menjadi kunci dalam memperjuangkan berbagai kepentingan Jakarta, termasuk aspirasi terkait pemotongan DBH yang mencapai hampir Rp15 triliun.

“Artinya ada jalur yang memungkinkan kita untuk saling berkomunikasi,” ucap Hidayat.

 

DBH Jakarta Dipotong Rp14,997 Triliun

Sebelumnya, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Golkar, Ramly HI Muhamad, mengungkapkan pemotongan DBH Jakarta sebesar Rp14,997 triliun membuat penyusunan anggaran daerah semakin berat.

Hal itu disampaikan Ramly di hadapan Hidayat, anggota DPR RI, dan anggota DPD RI dari Dapil DKI Jakarta dalam acara silaturahmi di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta.

Menurut Ramly, besarnya pemotongan DBH berdampak langsung terhadap pembahasan anggaran karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus kembali menentukan program-program yang menjadi prioritas.

“Bersamaan anggaran dipotong Rp14,997 triliun. Cukup besar sehingga merepotkan bagi teman-teman Dewan mulai menyusun apa sebenarnya yang harus dipotong,” kata Ramly.

Ia mengatakan, meski pemerintah pusat telah menegaskan anggaran pendidikan dan kesehatan tidak boleh dipangkas, kebutuhan pembiayaan di kedua sektor tersebut masih cukup besar.

Salah satunya terkait program sekolah gratis. Ramly menyebut masih terdapat sekitar 61 ribu siswa di Jakarta yang belum tertampung dalam program tersebut.

“Jakarta ini yang lulus sama pagu yang dipersiapkan tidak berimbang, masih 61.000 siswa Jakarta yang tidak dapat sekolah gratis,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD sebelumnya telah menambah jumlah sekolah gratis secara bertahap. Pada 2025, terdapat 40 sekolah gratis. Sementara pada 2026, DPRD DKI mengusulkan penambahan menjadi 258 sekolah.

Namun, jumlah sekolah yang akhirnya disetujui hanya 103 sekolah karena keterbatasan anggaran.

“2026 muncul lagi usulan 258 sekolah gratis, tapi ternyata yang disetujui adalah 103, masih kurang 150-an lagi. Kita kejar terus tapi anggaran sudah dipotong,” ucap Ramly.

 

Anggaran Kesehatan Turut Terdampak

Ramly mengatakan keterbatasan anggaran juga dirasakan di sektor kesehatan. Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta tengah berupaya meningkatkan kualitas layanan rumah sakit agar mampu bersaing dengan negara-negara tetangga.

Namun, pengadaan sejumlah alat kesehatan masih terkendala keterbatasan anggaran.

“Teman-teman Dewan mengejar untuk mencicil alat-alat, tidak ada anggaran. Ini yang perlu kita sampaikan curhat kepada teman-teman dari DPR RI untuk dapat diperjuangkan,” katanya.

Karena itu, Ramly berharap anggota DPR RI dari Dapil DKI Jakarta turut memperjuangkan pengembalian sebagian DBH Jakarta. Menurut dia, tambahan dana tersebut akan membantu pembiayaan berbagai program prioritas daerah.