Dprd Dki Jakarta

25 Juli 2024

Berita Utama

Berita Terbaru

Berita Utama Lainnya

{{caption}}
Marak Dugaan Mafia Kios di Pasar Jakarta, Ismail PKS Dorong Pemprov DKI Data Ulang Penyewa

Oknum yang menguasai beberapa kios pasar pun menyewakan kembali kios kepada pedagang lain dengan harga lebih tinggi.

{{caption}}
Terungkap, DPRD Dukung DKI Jakarta Cari Pendanaan Alternatif Rp15 Triliun Usai DBH Dipangkas

DPRD DKI Jakarta mendukung langkah Pemprov mencari Pendanaan Alternatif DKI Jakarta setelah pemangkasan DBH Rp15 triliun. Bagaimana strategi Pemprov agar pembangunan tetap berjalan?

{{caption}}
Mengapa Minimnya Partisipasi Publik Raperda KTR Jakarta Bisa Picu Gugatan? Pengamat Soroti Suara Pedagang Kecil

Pengamat kebijakan publik menyoroti minimnya partisipasi publik Raperda KTR di Jakarta, memperingatkan potensi gugatan dan dampaknya pada pedagang kecil. Mengapa aspirasi mereka terabaikan?

{{caption}}
Fakta Unik Jakarta Tanpa DPRD Kota: Mengapa Jumlah Kursi DPRD DKI Diusulkan Tetap 106 Pasca UU DKJ?

Meskipun UU DKJ tidak lagi menyebut kekhususan, mantan Ketua KPU DKI Sumarno mengusulkan jumlah kursi DPRD DKI tetap 106. Mengapa angka ini penting untuk representasi masyarakat Jakarta?

{{caption}}
Meski Ditolak Pedagang, Finalisasi Ranperda KTR DKI Jakarta Tetap Dikebut, Ada Apa?

Meskipun mendapat penolakan keras dari pedagang, Panitia Khusus DPRD DKI Jakarta mempercepat finalisasi Ranperda KTR. Mengapa proses ini tetap didorong?

{{caption}}
Warga Jakarta Diimbau Tidak Bayar Parkir Ilegal dan Segera Melapor

Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta memastikan bahwa semua masukan dan keluhan dari warga Jakarta akan segera ditangani dengan cepat.

{{caption}}
Terungkap! APBD DKI 2026 Berpotensi Anjlok Rp17 Triliun Akibat Pemangkasan Dana Pusat

APBD DKI 2026 berpotensi turun drastis hingga Rp17 triliun. Pemangkasan dana transfer pusat menjadi penyebab utama, membuat DPRD dan Pemprov DKI kebingungan.

{{caption}}
Bukan Dihentikan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Jangkau 20 Juta Penerima dan Perlu Evaluasi Ketat

Anggota DPRD DKI Jakarta menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dievaluasi, bukan dihentikan, meskipun terjadi 70 kasus keracunan yang menimpa ribuan penerima manfaat. Mengapa program ini tetap dianggap penting?

{{caption}}
Angka Kecelakaan Transjakarta Sempat Melonjak 3 Kali Lipat, Legislator Minta Evaluasi Menyeluruh

Anggota DPRD DKI Jakarta mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Transjakarta menyusul serangkaian kasus kecelakaan Transjakarta, termasuk insiden di Cakung. Apa saja yang perlu dibenahi?

{{caption}}
25 Tahun Dikelola Swasta Tak Maksimal, DPRD DKI Nilai Alih Kelola Air PAM Jaya Keputusan Tepat

DPRD DKI Jakarta menilai keputusan alih kelola air PAM Jaya dari swasta adalah langkah tepat setelah 25 tahun pengelolaan yang kurang maksimal. Simak alasannya!