DPRD DKI Jakarta

Gubernur DKI Pramono meluruskan wacana penambahan kursi DPRD DKI. Ia menyebut bukan menambah, melainkan mengembalikan komposisi.

Pemprov DKI mengajukan Dana Cadangan Jakarta untuk memperkuat fiskal dan mendukung proyek prioritas.

Nilai tersebut turun Rp 1,76 triliun dibandingkan APBD murni DKI Jakarta 2026 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 81,32 triliun.

Pramono Anung menanggapi usulan desalinasi DPRD DKI. Ia menilai Giant Sea Wall jadi kunci pasokan air yang dapat diolah PAM Jaya.

Atas temuan itu, Pansus DPRD DKI meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjatuhkan sanksi tegas, termasuk penyegelan.

Pemotongan DBH Jakarta Rp 14,997 triliun disebut mempersulit penyusunan anggaran. Komisi E DPRD menyinggung 61 ribu siswa belum dapat sekolah gratis.

Dugaan jual beli trayek JakLingko mencuat, anggota DPRD DKI sebut pernah ditawari Rp 4 miliar.

Alokasi anggaran program beasiswa LPDP DKI diusulkan Rp 99,9 miliar.

Badan Perfilman Indonesia (BPI) berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjadikan Jakarta Kota Sinema, didukung program insentif dan penguatan ekosistem perfilman yang strategis.

DPRD DKI Jakarta memberi tenggat tiga minggu bagi pengelola gedung untuk mengurus SLF. Pelanggar terancam disegel hingga dibongkar.

Ancaman itu muncul setelah pansus menemukan banyak bangunan bermasalah terkait SLF dalam rapat pengawasan yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/5)

DPRD DKI mengecam dugaan prostitusi anak di Lokasari dan meminta polisi membongkar jaringan eksploitasi seksual secara transparan.

DPRD DKI meminta penguatan patroli dan pemasangan CCTV usai Jakarta Barat ramai dijuluki Gotham City akibat maraknya begal.

TPST Bantargebang menjadi penyumbang emisi metana terbesar kedua di dunia. Pemprov DKI Jakarta didesak ubah total sistem Pengelolaan Sampah DKI Jakarta demi lingkungan dan kesehatan warga.

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti peningkatan kasus begal dan jambret yang meresahkan warga, mendesak Pemerintah Kota Jakarta Barat untuk lebih serius menangani isu keamanan Jakarta Barat demi kenyamanan masyarakat.

Salah satu solusi yang bisa membantu menekan angka anak tidak sekolah adalah program sekolah swasta gratis yang tengah disiapkan Pemprov DKI Jakarta.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta soroti alokasi Anggaran Pendidikan DKI Jakarta sebesar Rp19,75 triliun pada 2026 sebagai instrumen vital menekan gini rasio dan memutus kemiskinan di ibu kota.

Suhud Alynudin, ditetapkan sebagai calon pengganti Ketua DPRD menggantikan Khoirudin untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

Dia juga diminta dapat memastikan program tersebut tepat sasaran bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Anggota DPRD DKI Jakarta mendukung penindakan terhadap penjual ikan sapu-sapu demi melindungi masyarakat dari risiko kesehatan. Praktik ini dinilai membahayakan dan perlu dihentikan.