DPRD Usul Dana LPDP Jakarta Dikurangi, Prioritaskan Sekolah Gratis dan SLB

Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar 50 persen dari anggaran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang digagas Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dialihkan untuk mendukung Program Sekolah Swasta Gratis dan penyediaan fasilitas untuk Sekolah Luar Biasa (SLB). Alokasi anggaran untuk program beasiswa LPDP DKI diusulkan sebesar Rp 99,9 miliar.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi E, Muhammad Subki, dalam rapat mengenai Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 yang diadakan bersama Dinas Pendidikan (Disdik).

DPRD berpendapat bahwa alokasi tersebut kurang efektif, mengingat kondisi ekonomi di Jakarta yang masih belum stabil. Sehingga harus sesuai kebutuhan untuk penyesuaian dalam penganggaran demi kepentingan pendidikan yang lebih luas.

"LPDP silakan dilanjutkan, tapi porsinya dikurangi," ujar Subki.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan akses pendidikan yang lebih baik. Sebab dalam pandangannya, program beasiswa LPDP belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Subki menegaskan bahwa prioritas harus diberikan pada pemenuhan akses pendidikan dasar bagi siswa yang kurang mampu serta anak-anak berkebutuhan khusus.

"Jadi untuk LPDP separuh, untuk sekolah swasta gratis dan SLB separuh," ungkap Subki.

Sekolah Gratis dan Fasilitas SLB Sangat Penting

Politisi PKS itu menambahkan, program beasiswa LPDP untuk siswa berprestasi  memang sangatlah krusial. Program ini diharapkan dapat menjadi modal bagi Jakarta dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di ibu kota.

"Kita ingin memproyeksikan mereka sekolah di luar negeri dengan jurusan yang diperlukan DKI Jakarta," ungkapnya.

Tetapi di sisi lain, terdapat juga program sekolah swasta gratis yang ditargetkan untuk 103 sekolah pada tahun ini. Oleh karena itu, melalui inisiatif ini akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di seluruh wilayah DKI Jakarta dapat terpenuhi dengan lebih merata.

"Kita ingin adanya penambahan sekolah swasta gratis dari yang kemarin 103. Supaya progres sekolah gratis ini semakin banyak," ujar Subki.

Tidak hanya pada sekolah swasta gratis, Pemprov DKI juga diharapkan memberikan perhatian lebih dan menambah alokasi anggaran untuk Sekolah Luar Biasa (SLB).

"Anak-anak kita yang istimewa harus mendapatkan layanan yang cukup. Paling tidak progresnya ada," kata dia.