DPRD Minta Dishub Evaluasi Trayek JakLingko Sepi Penumpang

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta diminta mengevaluasi trayek JakLingko agar subsidi pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO) lebih efektif. Utamnya, pada trayek dengan jumlah penumpang yang minim.

Usulan itu disampaikan Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Hengky Wijaya meminta dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama Dishub DKI. Hengky menilai skema subsidi JakLingko perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

“Bukan saya bilang JakLingko itu tidak bagus, bagus, itu sangat membantu. Tetapi beberapa trek itu justru tidak ada penumpangnya, yang tidak ada penumpangnya tetap berjalan. Sedangkan beberapa yang kurang trek itu tidak ditambah,” kata Hengky dikutip Kamis (30/7/2026).

Oleh karena itu, Dishub DKI Jakarta harus melakukan penataan ulang trayek berdasarkan kebutuhan masyarakat sehingga armada dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

 

Ubah Mekanisme JakLingko

Selain mengevaluasi trayek, Hengky mendorong perubahan mekanisme subsidi JakLingko. Sebab, skema buy the service yang saat ini diterapkan dinilai lebih sesuai untuk Transjakarta dibandingkan JakLingko.

“Sistemnya itu jangan kita pakai yang sama. Bisa tidak kita pakai subsidi rekalkulasi? Jadi berapa biaya per kilometernya, dikalikan dengan biaya operasinya. Nah, dari situ kita patokan maksimal profit yang kita berikan ke mereka berapa, jadi clear,” kata Hengky.

Ia berharap evaluasi trayek dan skema subsidi tersebut dapat membuat anggaran PSO lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan kualitas layanan transportasi bagi masyarakat.