Komisi V DPR Panggil Kemenhub, Bahas Kebakaran Mutiara Sentosa 2

Komisi V DPR menjadwalkan pemanggilan Kementerian Perhubungan pada 19 Agustus 2026 untuk meminta penjelasan terkait kebakaran Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Madura.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai peristiwa tersebut berada dalam tanggung jawab pemerintah karena otorisasi operasional kapal berada di bawah kewenangan negara. Insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 terjadi di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, pada Minggu (2/8/2026) pagi.

Menurut Lasarus, Komisi V tidak hanya akan memanggil Kemenhub. DPR juga akan menghadirkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Pelindo, serta para operator kapal untuk dimintai keterangan terkait kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2.

"Ini gambaran lemahnya pengawasan terhadap keselamatan pelayaran di Indonesia," kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus kepada wartawan, Rabu (5/8/2026).

"Jadi menurut saya cukuplah sudah, yang sudah-sudah jadi pelajaran bagi kita semua, terutama memang pemerintah yang punya tanggung jawab. Untuk kapal itu boleh berlayar atau tidak boleh berlayar, itu kan tanggung jawab pemerintah, otorisasi kan ada di pemerintah," ungkap Lasarus.

"Kami sudah, kami akan mengundang Menteri Perhubungan, kemudian KNKT, kemudian Pelindo, kemudian pihak penyedia-penyedia jasa ya yang punya kapal. Kami akan undang semua ke DPR untuk kami mintai keterangan terkait dengan kecelakaan Mutiara Sentosa 2 ini," kata dia.

"Meminta investigasi menyeluruh terkait pernyebab Kapal Mutiara Sentosa 2 terbakar," jelasnya.

Sorotan Anggaran Ramp Check Keselamatan

Lasarus menyinggung kecelakaan berulang di perairan Indonesia sebagai indikator lemahnya keselamatan pelayaran. Ia mengaitkan hal itu dengan tidak memadainya dukungan anggaran untuk pemeriksaan kelaiklautan kapal sebelum berlayar (ramp check).

"Kita sudah mengingatkan, ini rangkaian yang sudah kita ingatkan lama gitu, tapi tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan, korelasinya apa? Korelasinya tidak munculnya anggaran ramp check yang cukup. Untuk melakukan pengecekan sebelum kapal berlayar," jelas Lasarus.

"Tidak munculnya mata anggaran yang cukup untuk melakukan kegiatan ramp check, pengawasan kapal sebelum berlayar," sambung Politikus PDIP ini.

Investigasi Menhub dan Koordinasi Penanganan

Sebelumnya, Menhub Dudy Purwagandhi meninjau langsung penanganan di Pelabuhan Kalianget, Sumenep, dan menyampaikan duka cita atas musibah tersebut. Operasi penyelamatan dan evakuasi dipimpin Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Kemenhub berkoordinasi intensif dengan pemerintah daerah di Madura, Tim SAR, TNI, Polri, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta pihak operator kapal. Dudy juga mengapresiasi respons cepat Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo bersama jajaran Forkopimda dan kepala daerah di wilayah Madura.

"Sinergi antardaerah seperti ini sangat penting dalam mempercepat penyelamatan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat," tegasnya.