Usai Putusan MK, DPR Tunggu Skema Baru Anggaran MBG di APBN 2027

Komisi X DPR menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Anggaran MBG tidak boleh dibebankan pada anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan mengembalikan fokus belanja pendidikan pada amanat konstitusi.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyebut porsi 20 persen anggaran pendidikan harus kembali diprioritaskan untuk kebutuhan inti pendidikan.

"Putusan ini memberikan penegasan bahwa anggaran pendidikan 20 persen harus kembali difokuskan pada kebutuhan inti dan operasional pendidikan sesuai amanat konstitusi," kata dia kepada wartawan, Jumat (31/7/2026).

Hetifah menambahkan, hingga kini Komisi X belum menerima penjelasan pemerintah terkait skema pendanaan pengganti untuk Program MBG dalam APBN 2027. Selama ini, porsi terbesar pendanaan program tersebut berasal dari fungsi pendidikan.

Komisi X Soroti Skema Anggaran MBG di APBN 2027

Hetifah menyatakan pemerintah perlu menyiapkan opsi pendanaan lain di luar porsi pendidikan menyusul putusan MK.

Ia membuka ruang solusi berupa pos anggaran baru, realokasi anggaran di luar fungsi pendidikan, atau memanfaatkan dana cadangan.

"Dengan ditariknya porsi terbesar dari anggaran pendidikan, tentu pemerintah perlu mencari sumber pendanaan alternatif, baik melalui penambahan pos anggaran baru, realokasi dari pos anggaran lain di luar pendidikan, maupun melalui dana cadangan. Namun, keputusan konkretnya masih menunggu pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah dan DPR," ungkap Politikus Golkar ini.

Menurut Hetifah, jika anggaran pendidikan tidak lagi dialokasikan untuk Program MBG, Komisi X akan memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan, terutama kesejahteraan guru dan mutu pembelajaran.

"Prioritas utama yang selalu kami perjuangkan adalah peningkatan kualitas dan mutu pembelajaran, termasuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Fokus dan sumber daya pendidikan harus diarahkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan dari hulu ke hilir, dengan prioritas mutlak pada kesejahteraan guru dan peningkatan mutu pembelajaran," jelas dia.

Ia menambahkan, arah kebijakan pengganti pendanaan Program MBG akan dibahas bersama pemerintah dalam rangkaian pembahasan RAPBN 2027.

Agenda Pembahasan RAPBN 2027 dan Pagu Definitif

Komisi X DPR menyatakan akan mengawal pembahasan APBN Tahun Anggaran 2027 agar selaras dengan amar putusan MK. Isu pemisahan Anggaran MBG dari pos pendidikan akan menjadi salah satu agenda penting dalam proses tersebut.

Sebelumnya, DPR telah membahas pagu indikatif APBN Tahun Anggaran 2027 pada Juni 2026. Pembahasan RAPBN 2027 akan berlanjut setelah Presiden menyampaikan Nota Keuangan pada pertengahan Agustus mendatang.

"Hal ini tentu menjadi perhatian kami. DPR RI bersama Pemerintah akan membahas alokasi anggaran tersebut hingga tercapai kesepakatan mengenai pagu definitif RAPBN Tahun Anggaran 2027. Dorongan untuk merealisasikan pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan sejak APBN 2027 akan sangat bergantung pada dinamika pembahasan antara Pemerintah dan DPR nanti," jelas dia.