Golkar-PKS Bahas Revisi UU Pemilu, Ingin DPR Diisi Anggota Berkualitas

Selain revisi UU Pemilu, Golkar dan PKS membicarakan sejumlah isu yang berpotensi menjadi ruang kerja sama kedua partai.

Raynaldo Ghiffari Lubabah
Golkar-PKS Bahas Revisi UU Pemilu, Ingin DPR Diisi Anggota Berkualitas
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf

Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membahas sejumlah agenda dalam pertemuan kedua partai di Jakarta. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah rencana revisi Undang-Undang Pemilu.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan pembahasan mengenai sistem pemilu diarahkan agar tetap mampu merepresentasikan suara masyarakat sekaligus menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas.

“Kita ingin suatu sistem pemilu yang tetap mencerminkan suara rakyat, tetapi juga memungkinkan hadirnya anggota DPR yang berkualitas,” kata Bahlil dalam keterangannya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Selain revisi UU Pemilu, Golkar dan PKS membicarakan sejumlah isu yang berpotensi menjadi ruang kerja sama kedua partai. Di antaranya dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kebijakan di bidang energi.

Bahlil menyebut pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara Golkar dan PKS sebagai partai yang berada dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Bahlil, PKS memiliki posisi penting dalam koalisi pemerintahan. Dia mengatakan Presiden Prabowo juga menghargai keberadaan PKS sebagai bagian dari koalisi.

“PKS memiliki positioning yang bagus dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran dan sejauh yang saya tahu, Presiden Prabowo sangat menghargai eksistensi PKS dalam koalisi,” kata Bahlil.

 

Alasan PKS Gabung Pemerintah

Sementara itu, Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf mengatakan keterlibatan partainya dalam koalisi pemerintahan dilandasi kesamaan visi dengan Prabowo-Gibran.

“Pernah ada yang menanyakan keberadaan PKS di koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Saya jawab karena Pak Prabowo sangat akomodatif terhadap persoalan umat dan tidak pernah menyudutkan umat. Jadi, bagi kami, kesuksesan Presiden Prabowo juga menjadi tanggung jawab seluruh partai pendukung koalisi,” ujarnya.

Al Muzzammil berharap komunikasi dan kerja sama antara PKS dan Golkar dapat semakin ditingkatkan. Menurutnya, kedua partai memiliki kedekatan serta sejumlah pandangan yang sama mengenai arah pembangunan Indonesia.

“Kami datang dalam perpolitikan Indonesia dengan harapan bisa meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. PKS datang ke Partai Golkar karena kedekatan personal dan kesamaan pandang tentang Indonesia. Saya yakin banyak hal bisa dikerjasamakan dengan Partai Golkar,” katanya.

Bahlil menyambut keinginan tersebut. Dia menilai komunikasi antarpartai koalisi diperlukan untuk menjaga kerja sama dalam mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Pertemuan semacam ini penting agar kita bisa berkolaborasi untuk saling menghadirkan manfaat, apalagi kita sebagai partai koalisi yang menginginkan kesuksesan pemerintahan,” ucap Bahlil.

Rekomendasi