Minta Fraksi Golkar Kritis ke Menteri Lambat, Bahlil Ungkap Alasan Utamanya

Bahlil Lahadalia mendorong Fraksi Golkar DPR RI bersikap tegas terhadap kementerian yang lambat mengeksekusi program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum Partai Golkar itu menekankan sikap kritis juga berlaku bagi kementerian yang dipimpin kader Golkar.

Ia menegaskan, koreksi dari parlemen bukan bentuk penolakan, melainkan bagian dari upaya memastikan target pemerintahan tercapai. Arahan tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan pengarahan kepada pengurus DPP, DPD, dan Fraksi Golkar DPR RI, Selasa (18/8/2026).

“Semua menteri yang ada di Golkar enggak boleh merasa kalau dikoreksi oleh parlemen, enggak boleh merasa bahwa itu kita tidak didukung,” kata Bahlil saat memberikan pengarahan kepada pengurus DPP, DPD, dan Fraksi Golkar DPR RI, Selasa (18/8/2026).

Arahan Bahlil: Kritik Parlemen Dianggap Dukungan

Bahlil menilai koreksi diperlukan agar program pemerintah berjalan sesuai target. Ia meminta sikap kritis dibaca sebagai dukungan konstruktif terhadap jalannya pemerintahan.

“Masukan-masukan yang konstruktif harus dimaknai sebagai bentuk dukungan kita kepada pemerintah,” katanya.

Menurutnya, para menteri—termasuk yang berasal dari Golkar—harus siap menjawab kritik dengan argumentasi yang kuat dan berbasis data. Ia mengingatkan pentingnya keterbukaan terhadap koreksi.

“Mana ada orang yang hebat tanpa ada koreksi. Jangan kita memposisikan diri benar dengan segala maha firman-Nya,” tegas Bahlil.

Eksekusi Anggaran Lambat Dinilai Hambat Pertumbuhan

Bahlil menyebut kementerian dengan realisasi program yang melambat harus didorong oleh anggota fraksi agar percepatan terjadi. Ia bahkan mencontohkan Kementerian ESDM yang saat ini dipimpinnya, juga layak mendapat sorotan jika eksekusi program tersendat.

“Nggak apa-apa, itu kita harus fair. Kalau kita mau, karena memperlambat realisasi kalau programnya udah jalan, itu sama dengan menghambat pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, belanja pemerintah memiliki peran sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Jika anggaran terlambat dieksekusi, dampaknya dapat merembet pada penciptaan lapangan kerja dan pelemahan laju pertumbuhan.

Pengawalan RAPBN 2027 dan Sinkronisasi Program

Di sisi lain, Bahlil meminta Fraksi Golkar mencermati pembahasan RAPBN 2027. Ia menekankan perlunya kesinambungan antara arah kebijakan Presiden, program di tiap kementerian, dan alokasi anggaran agar implementasi tidak berhenti di tataran gagasan.

Bahlil menegaskan, posisi Golkar sebagai partai pendukung pemerintah harus diwujudkan dengan memastikan program Presiden benar-benar berjalan. Karena itu, pengawalan pembahasan anggaran menjadi krusial agar sasaran program tidak bergeser.

“Harus ada korelasi yang nyambung antara apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dengan apa yang menjadi program di kementerian dengan alokasi. Jangan terjadi distorsi antara apa yang menjadi gagasan dan apa yang menjadi program,” pungkasnya.