Golkar

Ketum Bahlil mengarahkan HUT ke-62 Golkar digelar sederhana tanpa acara di hotel. Wihaji membeberkan ziarah, donor darah 620, tasyakuran hingga e-sport.

Partai Golkar mendorong Parliamentary Threshold sebesar 5 persen. Dengan angka tersebut, Golkar akan lolos.

Golkar menegaskan sampai saat RUU Pemilu masih dibahas Komisi II DPR.

Golkar mendorong koalisi permanen usai Rapimnas 2025 dan memastikan dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2029.

Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia mendorong pemilu tak lagi serentak. Ia menyebut isu pileg tenggelam saat pilpres. Golkar juga menawar skema mirip 2004.

Golkar hormati putusan MK soal syarat pendidikan Gibran dan mendorong evaluasi sistem pemilu, termasuk rekrutmen calon.

Di tengah Reshuffle Kabinet, Sekjen Golkar Sarmuji tiba di Istana jelang pelantikan dan menyebut peluang membantu Presiden di bidang industri.

Pemisahan tersebut dinilai dapat memberi ruang bagi pemilih untuk lebih fokus menentukan pilihan pada setiap pemilu.

Golkar akan mengambil langkah terhadap kader yang tersangkut persoalan hukum, termasuk Fahd Arafiq.

Selain revisi UU Pemilu, Golkar dan PKS membicarakan sejumlah isu yang berpotensi menjadi ruang kerja sama kedua partai.

Dalam pengarahan 18/8/2026, Bahlil meminta Fraksi Golkar mengkritik kementerian yang lambat menjalankan program Prabowo-Gibran. Ini alasannya.

DPD Golkar Jawa Tengah akan lebih dahulu berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Bahlil menargetkan perolehan kursi Golkar meningkat pada Pemilu 2029 melalui penguatan konsolidasi hingga ke tingkat akar rumput.

DPP Partai Golkar menekankan pentingnya Kader Muda Golkar Adaptif terhadap dinamika zaman, memastikan partai tetap relevan dan mampu menjawab tantangan masyarakat melalui pendidikan dan konsolidasi organisasi.

Pertemuan mereka saat menghadiri peluncuran program Biodiesel B50.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, mengungkapkan bahwa partainya akan segera mengundang anggota DPRD TTU untuk melakukan pembicaraan.

Ketua DPP Golkar Mukhamad Misbakhun menyerukan elit parpol untuk menjaga stabilitas politik nasional, menghindari narasi provokatif, dan menunjukkan konsistensi sikap demi kepentingan bangsa.

PDIP lantas menyentil Partai Golkar yang candu kekuasaan dan selalu berpihak pada penguasa meskipun kalah dalam Pemilu.

Musyawarah Besar (Mubes) V Kosgoro 1957 diwarnai Penolakan Mubes Kosgoro 1957 dari sejumlah Pengurus Daerah Kolektif (PDK) yang menilai prosesnya cacat, namun Mubes tetap berjalan dan menghasilkan ketua umum terpilih.

Pertemuan strategis ini bertujuan untuk melaporkan kesiapan dirinya maju dalam kontestasi.