Golkar-Demokrat KompakUsul Pileg Dulu, Hasilnya Jadi Tiket Pilpres

Partai Golkar dan Demokrat mendorong Pemilu Legislatif (Pileg) digelar lebih dulu sebelum Pemilu Presiden (Pilpres). Hasil Pileg pada tahun yang sama diusulkan menjadi dasar pencalonan pasangan capres-cawapres.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan pola tersebut pernah diterapkan dalam Pemilu 2004 dan 2009. Setelah Pileg, pemilih kemudian menentukan presiden dan wakil presiden.

“Ya kita sudah punya pengalaman seperti Pemilu 2024, Pileg dulu, kemudian Pilpres, baru Pilkada. Hasil Pileg di tahun itulah yang akan menjadi ticket pencalonan Pilpres,” kata Doli kepada wartawan, Rabu (23/9/2026).

Menurut Doli, Pileg, Pilpres, dan Pilkada sebaiknya tidak lagi digelar serentak. Pemisahan tersebut dinilai dapat memberi ruang bagi pemilih untuk lebih fokus menentukan pilihan pada setiap pemilu.

Doli juga menyoroti penggunaan hasil pemilu lima tahun sebelumnya sebagai dasar tiket pencalonan Pilpres. Menurut dia, aspirasi politik masyarakat dapat berubah dalam rentang waktu tersebut.

“Terutama pada proses pencalonan Presiden-Wakil Presiden, yang ticket pencalonannya menggunakan hasil Pemilu lima tahun sebelumnya. Tentu sangat dimungkinkan terjadinya perbedaan aspirasi politik dalam kurun waktu lima tahun itu,” ujarnya.

Usulan Golkar tersebut mendapat dukungan Demokrat. Sekjen DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan skema Pileg lebih dulu kemudian Pilpres merupakan pola yang pernah digunakan Indonesia.

“Ya, menurut saya bagus ya. Ini kan kembali ke sistem lama, ketika kemudian pilpres didahului oleh pileg,” kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Herman menyebut pola Pileg lebih dulu diterapkan pada Pemilu 2004 dan 2009. Sementara pada 2014, 2019, dan 2024, Pileg dan Pilpres digelar bersamaan.

 

Demokrat Dorong Hasil Pileg jadi Tiket Pilpres

Demokrat, kata Herman, juga pernah memperjuangkan agar tiket pencalonan Pilpres menggunakan hasil Pileg pada tahun yang sama.

“Dan saya kira Demokrat merasa bahwa dulu juga memperjuangkan seperti ini, bahwa tiket untuk pilpres itu sebaiknya adalah hasil pileg pada saat itu,” ujarnya.

Herman menilai pemisahan jadwal juga memberi kesempatan kepada masyarakat untuk lebih fokus memilih wakil rakyat sebelum menentukan presiden dan wakil presiden.

Soal jeda waktu antara Pileg dan Pilpres, Demokrat belum menentukan pilihan. Opsi jeda tiga atau empat bulan masih akan didalami.

“Mengenai durasi waktu ya. Nanti masukannya apakah 3 bulan, 4 bulan setelah pelaksanaan pileg, tentu itu nanti kita dalami kembali,” kata Herman.