NasDem Belum Bersikap, DPR Tunggu Surat Resmi soal Gibran Mundur Wapres

DPR menunggu surat resmi terkait niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Partai NasDem menyatakan belum mengambil sikap karena menunggu arahan ketua umum, namun menegaskan komitmen mengikuti prosedur konstitusi yang berlaku.

“Untuk saat ini, kami di Partai NasDem belum menyatakan sikap karena belum ada arahan dari ketua umum, namun NasDem siap mengikuti prosedur konstitusional yang ada. Jadi sekali lagi, saat ini kami masih menunggu arahan Ketum Pak Surya Paloh,” ujar Sahroni kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

“Apapun niat dan keputusannya harus dilaksanakan sesuai prosedur. Kan di negara ini apalagi posisi pimpinan tertinggi tidak bisa asal mundur, jadi semua pihak ikuti saja prosedurnya yang ada,” kata dia.

Senada, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim meminta persoalan pengunduran diri Gibran diselesaikan melalui mekanisme ketatanegaraan. “Niat mundur sebagai wapres harus tetap diproses sesuai dengan konstitusi. Kita harus menyudahi drama ini secepat mungkin agar bangsa ini pulih kembali dan segera mengejar ketertinggalannya dalam berbagai hal,” kata Hermawi.

Dia menegaskan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat harus tetap menjadi prioritas. “Rakyat harus tetap menjadi fokus, pelayanan harus menjadi sentral menuju kemajuan dan menyejahterakan,” ujarnya.

Ia menilai waktu tersita untuk hal-hal yang memperlambat layanan. “Terlalu banyak waktu yang kita buang hanya untuk urusan-urusan yang memperlambat pelayanan publik,” katanya.

Dalam kesempatan berbeda, Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menekankan bahwa urusan pengunduran diri wakil presiden bukan berada di tangan presiden. "Keputusannya bukan di Pak Presiden. Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui, kan tidak ada aturan yang seperti itu," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Doli menyebut pernyataan Gibran masih bersifat niatan dan pengandaian. "Jangan di-spin, sekali lagi ini kan pertanyaannya seandainya nih tadi kan. Seandainya kalau seperti itu, nah nanti DPR lagi yang menilai apakah pengunduran diri itu, bukan presiden," ujarnya.

Mekanisme Jika Wapres Mundur

Doli menjelaskan, jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, pengisian harus melalui sidang istimewa MPR. "At the end nanti ya kalau untuk mencari penggantinya ya harus sidang MPR, sidang istimewa MPR," ucap Doli.

Ia menambahkan belum dapat memastikan detail administrasi pengunduran diri karena DPR belum melihat dokumen yang disebut-sebut disampaikan kepada Presiden. Ia juga merujuk pemberitaan yang belakangan beredar serta penjelasan dari Istana.

"Kita kan enggak tahu nih sekarang posisinya seperti apa. Yang beritanya tadi ada kan disampaikan, terus kemudian dijelaskan oleh Istana bahwa tidak ditolak, gitu. Kita juga kan saya baru dapat beritanya juga tuh sekarang. Kita belum lihat suratnya apa ada benar ada apa enggak," katanya.

Pertemuan Gibran–Prabowo dan Niat Pengunduran Diri

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto saat keduanya bertemu pada pagi hari. "Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri," kata Mensesneg Prasetyo Hadi dalam jumpa pers singkat di Istana Negara, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo juga menanggapi bergulirnya hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR dan menegaskan Istana menghormati proses politik tersebut. "Itu tentunya adalah proses politik yang juga sama-sama kita hormati Karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," ujarnya.