Asrorun Niam Jelaskan Fatwa MUI yang Haramkan Vape

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape. Dalam fatwa tersebut, MUI tidak hanya mengharamkan penggunaan vape, tetapi juga seluruh aktivitas yang berkaitan dengan peredarannya, mulai dari produksi hingga perdagangan.

Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof. KH. Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr. KH. Aminuddin Yaqub. Penetapan itu juga diketahui Ketua Umum MUI KH. Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Keputusan ini diambil setelah Sidang Pleno Penetapan Fatwa MUI yang digelar pada Jumat, 6 November 2026.

Ketua MUI Bidang Fatwa Prof. KH. Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, terdapat sejumlah pertimbangan yang mendasari penetapan fatwa tersebut. Salah satunya adalah dampak negatif penggunaan rokok elektrik terhadap kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat.

"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujar Prof. Niam mengutip poin pertama ketentuan hukum fatwa ini kepada wartawan, Senin (9/11/2026).

Dalam fatwa tersebut, MUI juga menjelaskan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang berfungsi memanaskan zat yang mengandung nikotin, gliserin, dan perasa hingga menghasilkan uap untuk dihirup penggunanya.

Kandungan nikotin menjadi salah satu perhatian MUI karena memiliki sifat adiktif. Zat tersebut dinilai dapat memberikan dampak negatif serius terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Selain mengatur penggunaan oleh konsumen, fatwa ini juga mencakup penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. MUI turut menetapkan larangan terhadap kegiatan produksi maupun perdagangan rokok elektrik.

Ketentuan tersebut tertuang dalam poin kedua dan ketiga fatwa yang secara tegas menyatakan bahwa penyalahgunaan vape serta aktivitas memproduksi dan/atau memperjualbelikannya hukumnya haram.

"Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram," kata Prof. Niam mengutip poin kedua dan ketiga dalam ketentuan hukum fatwa ini.

Melalui penerbitan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, Prof. Niam berharap masyarakat dapat memahami dan mematuhi ketentuan tersebut. Perhatian khusus juga ditujukan kepada pelaku usaha dan generasi muda agar turut menjaga kesehatan, kelestarian lingkungan, serta menghindari ancaman narkoba dan zat adiktif lainnya.

Hukum Penggunaan Vape

Ketentuan Hukum

1 Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

2 Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.

3 Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram.

Rekomendasi

1 Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai dengan sanksinya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

2 Presiden harus mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik/vape guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan.

3 Pemerintah perlu segera melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga/badan agar kebijakan pelarangan vape ini terkoordinasi dan terkonsolidasi, serta tidak berjalan sendiri-sendiri.

4 Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan tentang larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.

5 BPOM memperketat pengawasan terhadap produk rokok elektrik/vape dan memperkuat koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi serta penanganan produk vape.

6 Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan vape sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.

7 Kementerian Keuangan RI mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.

8 Kepolisian Negara RI dan BNN harus menutup segala celah peredaran narkoba, salah satunya melalui vape, serta melakukan penindakan tegas terhadap peredaran dan penyalahgunaan vape.

9 Aparat penegak hukum menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

10 Ormas Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga agar meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai haramnya penggunaan rokok elektrik serta bahaya kesehatan dan penyalahgunaannya.

11 Masyarakat agar menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.

12 Seluruh pemangku kepentingan agar memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.