DPR Awasi 12 Isu Strategis, dari Bansos hingga Penyadapan Prabowo

Ketua DPR RI Puan Maharani menetapkan 12 isu strategis sebagai fokus pengawasan DPR pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Sorotan mencakup reformasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga perbaikan ketepatan sasaran bantuan sosial (bansos).

"Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah," kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Selain isu sosial dan kebencanaan, DPR juga akan mengawasi pemerataan program revitalisasi sekolah serta penanganan kasus perundungan anak. Di sektor ekonomi, perhatian diarahkan pada upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak, termasuk perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal.

DPR turut menyoroti penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.

Puan juga menyinggung persoalan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai isu yang menjadi perhatian DPR.

"Kita dihadapkan juga pada tantangan penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara, bahkan mengancam para pimpinan nasional," ucap Puan.

12 Isu Strategis yang Dipantau DPR

Berikut 12 isu strategis yang menjadi fokus pengawasan DPR pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027:

1. Penanganan kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia
2. Penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan
3. Penanganan kasus perundungan anak.
4. Upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak
5. Percepatan pembangunan rekonstruksi infrastruktur pascabencana
6. Gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang, dan pertanahan serta perizinan di kawasan industri
7. Perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial
8. Evaluasi penanganan karhutla dan percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak
9. Kesiapan dan akurasi data dalam reformasi program Jaminan Kesehatan Nasional
10. Pemerataan program revitalisasi sekolah
11. Perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal
12. Penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.