Pengoplosan LPG 3 Kg Terbongkar, Polisi Ungkap Keuntungan Pelaku

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan membongkar praktik pengoplosan LPG subsidi 3 kilogram di Makassar.

Seorang pria berinisial AA (47) diamankan di sebuah rumah yang dijadikan lokasi pengoplosan di Jalan Kedamaian Selatan 1, BTP Blok F Nomor 447, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Senin (9/11/2026) sekitar pukul 11.30 Wita. Gas subsidi 3 kilogram dipindahkan ke tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram untuk dijual kembali.

Menurut Polda Sulsel, aktivitas ini berlangsung sejak Agustus 2026 dan pelaku diduga telah mengantongi keuntungan hingga Rp 55,2 juta.

"Pelaku sebanyak satu orang, yaitu atas nama AA, umur 47 tahun. Kemudian, modus yang dilakukan pelaku adalah mengoplos gas LPG 3 kilogram ke tabung ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram," kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto saat memberikan keterangan di lokasi pengungkapan, Selasa (10/11/2026).

Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa 100 tabung LPG 3 kilogram, 21 tabung LPG 12 kilogram, dan enam tabung LPG 5,5 kilogram.

Selain itu turut diamankan dua timbangan, 13 alat transfer gas, satu unit mobil pikap, serta 50 segel tabung berwarna putih dan kuning.

"Barang bukti yang berhasil kita amankan ada 100 buah tabung gas 3 kilogram, kemudian enam buah tabung gas 5,5 kilogram, 21 tabung gas 12 kilogram, dua timbangan, kemudian 13 alat transfer gas dan satu unit kendaraan mobil serta 50 segel tabung berwarna putih dan kuning," ungkapnya.

Dirreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zeinardi menjelaskan, AA mendapatkan LPG 3 kilogram dengan cara membeli dari sejumlah pangkalan dan toko kelontong, sebelum memindahkan isinya menggunakan alat transfer gas di lokasi tersebut. Dalam prosesnya, pelaku menggunakan ember hitam berisi es batu atau air untuk memperlancar perpindahan gas.

"Caranya dengan menggunakan ember hitam yang berisi es batu atau air agar memperlancar aliran gas dari tabung tersebut. Jadi, posisinya tabung yang 3 kilogram ini berada di atas dan tabung yang ukuran lebih besar ditempatkan di bawahnya," jelasnya.

Setelah pemindahan, tabung kemudian ditimbang untuk memastikan berat isinya sesuai standar ukuran.

"Setelah dilakukan pengoplosan, selanjutnya tabung dinaikkan ke atas timbangan untuk menentukan berat yang sesuai dengan standar. Jadi, dia akan mengukur berapa berat tabung yang belum berisi. Setelah diisi, akan disesuaikan dengan berat sesuai ukuran gasnya," lanjut Taufik.

Untuk memperoleh LPG subsidi, pelaku membeli tabung 3 kilogram seharga Rp 19.000–Rp 20.000 per tabung, sedangkan pembelian melalui toko kelontong sekitar Rp 25.000 per tabung. Kegiatan pengoplosan tidak dilakukan setiap hari karena dikerjakan seorang diri, sekitar 20 hari dalam sebulan.

"Pengoplosan ini dilakukan 20 hari setiap bulannya. Jadi, memang tidak dilakukan setiap hari karena yang bersangkutan melakukannya sendirian," kata Taufik.

Keuntungan Pengoplosan LPG dan Jalur Penjualannya

Hasil pengoplosan dipasarkan kepada masyarakat umum dan pemilik warung makan menggunakan mobil pikap. Pelaku mematok harga Rp 100.000 untuk tabung 5,5 kilogram dan Rp 200.000 untuk tabung 12 kilogram.

"Untuk tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram dijual dengan harga Rp 100.000. Sedangkan untuk tabung nonsubsidi ukuran 12 kilogram dijual dengan harga Rp 200.000," ungkap Taufik.

Dari harga tersebut, pelaku meraup keuntungan sekitar Rp 60.000 per tabung ukuran 5,5 kilogram dan Rp 120.000 per tabung ukuran 12 kilogram.

"Jadi, keuntungannya dari setiap tabung ukuran 5,5 kilogram itu Rp 60.000 per tabung. Sedangkan dari tabung ukuran 12 kilogram, yang bersangkutan mendapat keuntungan sebesar Rp 120.000," paparnya.

"Tadi disampaikan, dari bulan Agustus sampai dengan saat ini, yang bersangkutan sudah mendapat keuntungan sebesar Rp 55.200.000," tambahnya.

AA dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp 60 miliar.

"Selain itu, pelaku juga dijerat Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar," pungkasnya.