MUI Terbitkan Fatwa Haram Vape, Asosiai Penjual: Kami Harap Ada Ruang Dialog

Ketua Umum Asosiasi Ritel Vape Indonesia (Arvindo), Fachmi Kurnia Firmansyah, menanggapi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan rokok elektrik atau vape haram. Pihaknya berharap tersedia ruang dialog antara MUI dan pelaku usaha.

MUI menetapkan keharaman penggunaan vape dengan pertimbangan dampak kesehatan, kerusakan lingkungan, serta pencegahan penyalahgunaan untuk peredaran narkotika dan psikotropika.

"Kami menghormati keputusan MUI yang mempertimbangkan kesehatan masyarakat dan kekhawatiran penyalahgunaan vape untuk narkoba," ujar Firman saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (10/11/2026).

Ia meminta dibukanya ruang diskusi, terutama menyoal ketentuan dalam fatwa yang turut menyasar aktivitas produksi dan penjualan rokok elektrik.

"Kami berharap ada ruang dialog untuk kami, khususnya para UMKM dan Pekerja supaya MUI mendapatkan perspektif lebih utuh," ungkapnya.

Firman menyebut Arvindo sebagai pelaku ritel belum dilibatkan dalam pembahasan sebelum fatwa terbit, padahal sudut pandang pelaku usaha dinilai penting.

"Kami tidak berharap MUI mengabaikan permasalahan kesehatan tetapi juga ada aspek sosial ekonomi. Kami percaya ada titik tengah di antara keduanya," ucap Firman.

Isi Fatwa Haram Vape MUI

Mengacu laman resmi mui.or.id, ketentuan haram terhadap rokok elektrik (REL)/vape tercantum pada bagian kedua (ketentuan umum) fatwa. Terdapat tiga poin utama yang diputuskan MUI.

Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.
Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram.

Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026. Dokumen ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub, serta diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.