paripurna dpr

Ketua DPR RI Puan Maharani memaparkan 12 isu strategis yang jadi fokus pengawasan pada Masa Persidangan II 2026-2027. Ini ruang lingkupnya.

DPR sahkan UU Satu Data Indonesia, Data Dasar Nasional dikuasai negara.

326 anggota hadir pada Paripurna DPR ke-9 dan kuorum tercapai. Agenda rapat bertambah usai surat Komisi XI. Ini daftar pembahasannya.

Baleg DPR dan pemerintah sepakat membawa RUU Satu Data Indonesia ke paripurna, Selasa (6/10/2026).

APBN 2027 disahkan DPR dengan target pertumbuhan 6% dan defisit 2,4% PDB. Belanja negara disetujui Rp 4.106,26 triliun. Ini fokus dan asumsi makronya.

Paripurna DPR mengesahkan Destry Damayanti sebagai Gubernur BI 2026–2030. Puan memimpin keputusan, sekaligus menetapkan dua posisi pimpinan BI lainnya.

DPR memastikan RUU Perampasan Aset ditarget diketok paling lambat Desember 2026 usai paripurna dan audiensi dengan AMPB. Begini arahan Sufmi Dasco.

Seluruh Fraksi menyatakan setuju revisi UU Polri menjadi usul inisiatif DPR.

Dasco menilai kritik disampaikan kader PDI Perjuangan selama ini juga selalu bersifat membangun.

Kondisi ini diprediksikan terjadi pada 2045. Disebut ekonomi Indonesia bakal kalahkan Inggris hingga Italia.

Kehadiran Prabowo adalah yang perdana Presiden dalam rapat paripurna.

Seluruh fraksi DPR menyatakan setuju RUU Penyesuaian Pidana dibawa ke paripurna. Namun, Fraksi PKB menyatakan setuju dengan catatan.

Paripurna dipimpin langsung Ketua DPR, Puan Maharani didampingi para wakil ketua DPR.

Setelah UU APBN 2026 disahkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kemudian menyampaikan pendapat akhir pemerintah mewakili Presiden.

Rapat Paripurna Ke-5 DPR telah menyetujui perubahan pada daftar RUU dalam Prolegnas periode 2025-2029 serta menetapkan RUU prioritas untuk tahun 2025 dan 2026.

Puan menilai revisi sejarah penting untuk pembangunan kebudayaan dan identitas bangsa. Selain itu, DPR juga memantau mekanisme penyadapan oleh Kejaksaan Agung.

Menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, Puan pun juga menegaskan agar Pemerintah dapat merespons dengan efektif permasalahan yang dihadapi rakyat.

Menurut Dasco, keputusan tarif impor Amerika akan berimbas pada kondisi ekonomi Indonesia dan dunia

Presiden diharuskan patuh terhadap rekomendasi DPR atas hasil evaluasi pejabat negara, yang dilantik beradasarkan fit and proper test di DPR.

Dalam catatan Sekretaris Jenderal (Setjen) DPR RI, tidak semua hadir secara fisik dalam sidang tersebut atau hanya 293 orang dari 579 anggota DPR RI.