Satgas PASTI Setop 16 Entitas, Ungkap Modus Aktivitas Keuangan Ilegal

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan operasional 16 entitas yang diduga terlibat dalam Aktivitas Keuangan Ilegal dan berpotensi merugikan masyarakat.

Dari hasil klarifikasi dan verifikasi, praktik penipuan dilakukan lewat beragam modus, antara lain penawaran investasi berbasis penyetoran deposit dan pengerjaan tugas, perdagangan saham serta instrumen keuangan lain, pencatutan identitas perusahaan berizin, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial (AI) untuk membangun kepercayaan calon korban.

"Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap tawaran investasi atau kegiatan keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis, terlebih apabila penawaran tersebut mencatut nama atau logo OJK, kementerian/lembaga, perusahaan, maupun tokoh publik," ujar Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Hudiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Masyarakat juga diminta memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi serta memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk yang ditawarkan.

"Sehubungan dengan temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan entitas dimaksud serta melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi dan/atau tautan (URL) terkait. Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut. Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat guna mempercepat proses penanganan," lanjut dia.

OJK membeberkan daftar entitas serta pola yang digunakan. Pada kelompok modus pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan member get member, terdapat 10 nama: GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33. Kesepuluhnya diduga menipu lewat penawaran penyewaan komputasi dengan skema tersebut. Hasil verifikasi menunjukkan mereka tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak berizin OJK, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta aplikasi/situsnya tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Selain itu, entitas bernama Zahra Berkah diduga menawarkan skema penyetoran deposit dengan janji keuntungan hingga 80 persen dalam 30 hari. Dana yang dihimpun diklaim akan dipakai untuk berbagai usaha, mulai penjualan pakaian bekas dan produk perawatan kulit (skincare), perdagangan valuta asing (forex) dan emas, hingga penyaluran pinjaman. Dalam penawarannya, Zahra Berkah juga mengklaim telah berizin dan terdaftar di OJK serta membagikan testimoni dan bukti transfer pencairan keuntungan. Berdasarkan verifikasi, entitas ini tidak memiliki badan hukum di Indonesia serta tidak terdaftar atau berizin di OJK.

Jejak Entitas Tambahan yang Disetop

Singapore Bhinneka Capital (SBC) diduga menipu melalui penawaran investasi perdagangan saham dengan skema penyetoran deposit dan member get member. Mereka menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang direkrut, termasuk iming-iming keuntungan berbasis tim.

Dalam materi penawaran, SBC mengklaim sebagai perusahaan berizin di luar negeri dan diawasi oleh OJK. Hasil verifikasi menyatakan SBC tidak memiliki izin dari OJK dan tidak memiliki perizinan berusaha pada sistem Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM. Aplikasi dan/atau situs yang digunakan juga tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Entitas lain, MAERA, diduga menawarkan skema penyetoran deposit dan pengerjaan tugas seperti menonton film, membeli hak cipta, membeli royalti, serta membeli produksi film untuk memperoleh pendapatan harian. Mereka mengklaim telah berbadan hukum dengan nama PT MAERA Movie Indonesia dan berizin di Indonesia. Klarifikasi dan verifikasi menunjukkan MAERA tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak berizin OJK, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, dan aplikasi/situsnya tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Penawaran Instrumen Keuangan dalam Aktivitas Keuangan Ilegal

OneTwoMarkets diduga menawarkan investasi pada forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks. Mereka mengklaim terafiliasi dengan Marnic Financial Consultants (PTY) LTD yang berizin di Afrika Selatan, serta mengaku sebagai manajer investasi berlisensi internasional dari Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Afrika Selatan dengan transaksi yang diawasi oleh OJK. Dalam penawarannya, OneTwoMarkets diduga menggunakan teknologi AI yang menampilkan tokoh publik untuk meyakinkan masyarakat.

Hasil verifikasi menyebut OneTwoMarkets tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak memiliki izin dari OJK, baik sebagai Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Perusahaan Layanan Urun Dana, maupun Perusahaan Efek. Entitas ini juga tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM serta aplikasi/situsnya tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Brevondale diduga menjalankan modus investasi saham. Mereka mengklaim sebagai perusahaan ekuitas asal Colorado, Amerika Serikat, yang berdagang di pasar utama Amerika Serikat dan Indonesia dengan mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Berdasarkan verifikasi, Brevondale tidak berizin OJK, melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta aplikasi/situsnya tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Impersonasi Perusahaan Berizin

Entitas yang menggunakan nama Guotai Haitong diduga menawarkan penipuan investasi berupa pendanaan pada aset properti. Modusnya adalah impersonasi terhadap Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan efek atau sekuritas berizin di Cina.

Dalam penawarannya, impersonasi Guotai Haitong juga mengklaim terdaftar di OJK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Hasil klarifikasi dan verifikasi menunjukkan entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak berizin OJK, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta aplikasi/situs yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.