Utang Pinjol Masyarakat Indonesia Tembus Rp 106,48 Triliun per September 2026

Total utang pinjol masyarakat Indonesia mencapai Rp 106,48 triliun per September 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan outstanding pembiayaan industri ini tumbuh 17,02% secara tahunan (year-on-year).

Data tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, Kamis (5/11/2026).

"Outstanding pembiayaan pada industri pinjaman daring atau pindar tumbuh sebesar 17,02% secara tahunan dengan nilai nominal sebesar Rp 106,48 triliun," ujar Agusman.

Di sisi lain, risiko kredit macet juga meningkat. OJK mencatat rasio tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) sebesar 5,36% pada periode yang sama. "Indikator risiko kredit secara agregat atau TWP90 tercatat sebesar 5,36%," jelas Agusman.

Adapun pembiayaan ke sektor produktif tetap bergerak positif. Penyaluran pinjol ke Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tumbuh 12,49% secara tahunan.

Dari sisi ketahanan industri, sebanyak 85 dari total 94 penyelenggara pinjol (sekitar 90,43%) telah memenuhi ketentuan modal atau ekuitas minimum sebesar Rp 12,5 miliar.

Akses Makin Mudah, OJK Minta Konsumen Pinjol dan Paylater Waspada

Sebelumnya, OJK mengimbau masyarakat mengedepankan kehati-hatian di tengah kemudahan akses layanan pembiayaan digital seperti pinjol dan paylater. Kemudahan teknologi finansial dinilai harus berjalan seiring pemahaman risiko serta kemampuan membayar dari konsumen.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menegaskan pentingnya keseimbangan antara kemudahan akses dan tingkat literasi.

"Kemudahan akses pembiayaan digital harus diimbangi dengan literasi yang memadai, pemahaman risiko, serta kemampuan memenuhi kewajiban agar manfaat teknologi keuangan dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan," kata Agusman dikutip Antara, Minggu (25/10/2026).

Ia menambahkan, transformasi teknologi telah mengubah kecepatan proses pengajuan pembiayaan secara signifikan dibandingkan mekanisme konvensional.

"Pembiayaan digital memungkinkan proses yang sebelumnya membutuhkan waktu berbulan-bulan menjadi hitungan detik melalui pemanfaatan teknologi, artificial intelligence (kecerdasan buatan) dan machine learning dalam analisis kelayakan pembiayaan," jelas Agusman.

Pembiayaan Digital Dorong UMKM, Data BNPL dan Pindar Meroket

Menurut Agusman, layanan pembiayaan berbasis digital memiliki peran strategis dalam memperluas inklusi keuangan, khususnya bagi sektor produktif dan UMKM.

"Ketika akses keuangan konvensional sulit menjangkau seluruh lapisan masyarakat, pembiayaan digital hadir untuk memperluas akses keuangan, sepanjang tersedia konektivitas dan infrastruktur digital," terangnya.

Potensi sektor ini tercermin pada lonjakan kinerja hingga Agustus 2026. Penyaluran buy now pay later (BNPL) oleh perusahaan pembiayaan tumbuh 36,57% (yoy) menjadi Rp 13,61 triliun, tersebar di 27,71 juta rekening.

Pada saat bersamaan, outstanding pembiayaan pinjaman daring (pindar) meningkat 22,07% (yoy) menjadi Rp 106,94 triliun. Layanan tersebut mencatat total 189,77 juta akun, terdiri dari 3,02 juta pemberi pinjaman (lender) dan 186,75 juta penerima pinjaman (borrower).

Untuk mengimbangi pertumbuhan tersebut, OJK menekankan pentingnya tata kelola yang bersih dan penguatan perlindungan konsumen. Pengawasan akan diperketat guna memitigasi potensi penipuan (fraud), penyalahgunaan data pribadi, dan kerugian konsumen.