Cegah Stunting, Wihaji Pastikan Bantuan Orang Tua Asuh GENTING Langsung ke Penerima

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji memastikan bantuan orang tua asuh dalam Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) diberikan langsung kepada penerima manfaat.

Penyaluran bantuan tersebut tidak melalui kementerian untuk menghindari potensi persoalan gratifikasi. Hal ini disampaikan Wihaji saat menghadiri GENTING Collaboration Summit 2026 di Jakarta.

"Yang jelas begini Hari ini kita memberikan kepercayaan bahwa bantuan orang tua asuh cegah stunting tidak melalui kementerian. Sehingga nanti jangan ada masalah di kemudian hari. Kalau lewat kita, bisa jadi nanti termasuk gratifikasi. Karena itu, semua bantu—bantuan orang tua asuh langsung ke penerima manfaat," kata Wihaji saat doorstop bersama media setelah acara GENTING, Jakarta (05/11).

Wihaji menjelaskan, pengawasan penyaluran bantuan dilakukan melalui pendampingan kepada keluarga penerima manfaat. Kemendukbangga/BKKBN memiliki sekitar 600.000 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang membantu pelaksanaan program tersebut.

Pendampingan dilakukan berdasarkan penerima manfaat, lokasi, dan jenis bantuan yang diberikan. Dengan begitu, bantuan diharapkan dapat diterima oleh keluarga yang membutuhkan.

"Kita punya 600.000 tim pendamping keluarga (TPK). Setiap program tentang Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting didampingi oleh sekian ribu yang berdasarkan penerima manfaat, lokasi, tempat, siapa, dan yang mana yang dibantu," ujarnya.

Wihaji menambahkan, sebagian anggota Tim Pendamping Keluarga juga berperan sebagai orang tua asuh dalam program tersebut.

Tantangan Penanganan Stunting

Wihaji mengungkapkan, salah satu tantangan dalam penanganan stunting adalah masih adanya keluarga yang enggan membawa anak ke posyandu karena khawatir mendapat stigma sebagai keluarga berisiko stunting.

Padahal, deteksi dini dan pendampingan diperlukan agar anak dapat memperoleh intervensi sebelum mengalami stunting.

"Tantangan pertama, kadang malu di lini lapangan itu kalau dikatakan keluarga risiko stunting. Ada juga yang tidak mau membawa ke posyandu, nanti dipersepsikan sebagai keluarga risiko stunting," kata Wihaji.

Menurutnya, edukasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan agar keluarga tidak menunda pemeriksaan dan pendampingan bagi anak.

Dia menegaskan, pemerintah memprioritaskan keluarga berisiko stunting karena penanganan perlu dilakukan sebelum kondisi tersebut terjadi.

Akses Air Bersih dan Edukasi Pernikahan Dini Jadi Tantangan

Selain stigma, Wihaji menyebut keterbatasan akses air bersih juga menjadi tantangan dalam upaya pencegahan stunting.

Dia mengatakan, pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan air bersih bagi keluarga yang membutuhkan, meski pelaksanaannya masih menghadapi kendala.

"Tantangannya tentu ada beberapa yang perlu kita kasih penekanan untuk intervensi spesifik. Tapi karena keterbatasan, kemudian kebanyakan ini begini, ada beberapa yang menjadi prioritas yang harusnya cepat, agak lambat. Misalnya, banyak juga yang karena air bersih," ujarnya.

Wihaji juga menyoroti tantangan edukasi mengenai pernikahan dini. Menurutnya, petugas di lapangan perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai risiko pernikahan dini sebagai salah satu faktor yang dapat berkontribusi terhadap stunting.

"Contoh, salah satu sebab stunting itu pernikahan dini. Nah, tantangannya: 'Pak, gimana? Daripada anak saya zina, mending saya nikahkan.' Nah, itu tantangan edukasi," kata Wihaji.

Dia menegaskan, edukasi dan pendampingan kepada masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung upaya pencegahan stunting.